Kolombia Akui Kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan, Arab Saudi Marah Besar!

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa langkah Kolombia "bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional yang relevan", serta melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 497 tahun 1981, yang menyatakan bahwa penerapan hukum dan administrasi Israel di Dataran Tinggi Golan milik Suriah adalah "batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum".

"Arab Saudi menegaskan bahwa sikap semacam itu tidak berkontribusi pada pencapaian perdamaian, melainkan merupakan penyimpangan dari posisi internasional yang telah ditetapkan terkait wilayah Golan Suriah yang diduduki," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera.

Kementerian menambahkan bahwa langkah tersebut "memperkuat logika pemaksaan fait accompli (situasi yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah) serta melemahkan upaya-upaya untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut".

Pihaknya menegaskan kembali pendirian tegas Arab Saudi bahwa Golan "adalah wilayah Arab Suriah yang diduduki" dan bahwa setiap langkah yang bertujuan mengubah status hukumnya "tidak menciptakan hak ataupun memberikan legitimasi". Arab Saudi mendesak Kolombia untuk meninjau kembali posisinya dan mematuhi hukum internasional.

Selain Saudi, Suriah mengecam pengakuan Kolombia atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki, seraya menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa bahwa pihaknya "menolak dan mengecam keras" posisi Kolombia tersebut serta menegaskan bahwa wilayah itu "merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya".

Suriah mencatat bahwa dukungan internasional terhadap posisinya mengenai wilayah tersebut telah meningkat; jumlah negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB berjudul "Golan Suriah" naik menjadi 123 negara pada tahun 2025 dari 97 negara pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan apa yang disebutnya sebagai "dukungan internasional yang berkelanjutan terhadap hak Suriah untuk memulihkan wilayahnya yang diduduki".

Sebelumnya, Kolombia mengakui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan milik Suriah yang diduduki, hanya beberapa hari setelah Presiden sayap kanan Abelardo de la Espriella menjabat.

Kementerian Luar Negeri Kolombia menyampaikan pengumuman tersebut pada hari Senin, menyusul Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara lain yang mengakui aneksasi Israel atas wilayah itu pada tahun 1981."Pemerintah Kolombia mengakui kedaulatan Israel atas wilayah ini, serta hak negara tersebut untuk melindungi diri dari ancaman eksternal," demikian bunyi pernyataan yang diterbitkan di X.

"Kolombia mengakui bahwa mempertahankan kendali dan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan merupakan komponen penting bagi pertahanan nasionalnya," tambah pernyataan itu.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengucapkan terima kasih kepada "sahabat baiknya", de la Espriella, atas pengakuan yang "bersejarah" tersebut.

Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari tahun 1967, sebelum secara ilegal menganeksasi wilayah tersebut pada tahun 1981. Langkah ini ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional, meskipun AS secara resmi mengakui klaim Israel pada tahun 2019 selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Suriah, dan bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan kembali sikap tersebut, dengan menyebut pendudukan Israel sebagai hal yang "sama sekali tidak dapat diterima".Suriah berupaya merebut kembali Golan dalam perang Arab-Israel tahun 1973, namun upaya tersebut digagalkan dan kedua negara menandatangani gencatan senjata pada tahun 1974.

Pengakuan Kolombia atas klaim Israel tersebut muncul di tengah langkah Israel memperluas kehadiran militernya di Suriah pasca-runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Israel telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang diawasi PBB dan menguasai wilayah-wilayah strategis, termasuk sisi Suriah dari Jabal al-Sheikh (Gunung Hermon) yang menghadap ke ibu kota, Damaskus.

De La Espriella, presiden baru Kolombia, menjalankan kampanye yang penuh retorika bombastis; ia menjanjikan hubungan erat dengan AS dan Israel sebagai cara untuk memerangi kelompok-kelompok bersenjata di negaranya.

Sosok jutawan yang didukung AS ini berjanji untuk memulihkan hubungan Bogota dengan Israel setelah pendahulunya, Gustavo Petro, mengkritik perang genosida Israel di Gaza, memutuskan hubungan diplomatik, serta menghentikan impor senjata dari Israel.

De La Espriella juga telah membatalkan rencana Petro untuk membuka kedutaan besar di Ramallah, wilayah Tepi Barat yang diduduki.