Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Kementerian Keuangan masih menunggu data lengkap dari BPJS Ketenagakerjaan untuk dijadikan dasar kajian kebijakan.

"Kita masih mau cari dulu data dari BPJS Ketenagakerjaan. Belum disimpulkan seperti apa," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7) malam.

Baca Juga:Heboh Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Menkop Ferry: Saya Tidak Tahu

Purbaya menegaskan keputusan tidak akan diambil sebelum pemerintah memperoleh gambaran yang akurat mengenai jumlah pekerja yang terdampak dan kondisi perpajakan mereka. Pernyataan itu disampaikan setelah sebelumnya Purbaya bertemu dengan Penasihat Presiden sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada 8 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyatakan akan mengkaji secara objektif tuntutan serikat buruh mengenai pembebasan pajak pencairan JHT.

Menurut Purbaya, Kemenkeu akan menilai kemungkinan penghapusan pajak dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga akan menghitung dampaknya terhadap penerimaan negara serta efek ekonomi bagi pekerja yang dibebaskan dari kewajiban pajak.

"Saya akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya terhadap pendapatan negara maupun terhadap kondisi ekonomi orang yang dibebaskan dari pajaknya," ujarnya.

Baca Juga:Hapus Pajak JHT, Presiden Buruh Klaim Kantongi Restu Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Purbaya mengungkapkan berdasarkan data internal Kemenkeu, sekitar 95 pekerja sebenarnya sudah berada dalam kategori pajak nol sehingga tidak terkena potongan pajak. Namun, data tersebut dipersoalkan oleh pihak serikat buruh yang menilai kondisi di lapangan berbeda.

Sebab itu, pemerintah melakukan verifikasi ulang menggunakan data primer dari BPJS Ketenagakerjaan agar kebijakan yang diambil tidak keliru. "Kata Pak Said datanya belum terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS. Nanti kita berangkat dari data sebagai landasan ke depan," kata Purbaya.