Dari Jimmy Lai hingga Xinjiang, Isu HAM Tak Lagi Jadi Fokus Utama AS-China
Isu hak asasi manusia (HAM) dinilai nyaris tidak mendapat porsi penting dalam pertemuan terbaru antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Ini menandai perubahan besar dibanding pendekatan pemerintahan AS sebelumnya terhadap Beijing.
Dalam analisis yang ditulis koresponden senior The Guardian, Amy Hawkins, Trump sempat ditanya sebelum berangkat ke Beijing apakah dia akan mengangkat kasus Jimmy Lai, aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang kini dipenjara.
“Saya akan membahasnya,” kata Trump saat itu.
Baca Juga: Trump Warning Taiwan Jangan Deklarasi Kemerdekaan: 'Saya Ingin China Tenang!'
Namun Trump kemudian menambahkan bahwa kasus tersebut merupakan persoalan yang “sulit".
Pria Bersenjata Tembak Mati 6 Orang di Supermarket Kyiv, Pelaku Dikenal sebagai Pembenci Yahudi
“Itu seperti bertanya kepada saya, ‘Jika Comey dipenjara, apakah Anda akan membebaskannya?’ Itu mungkin sulit bagi saya,” ujar Trump, merujuk pada mantan Direktur FBI James Comey yang kerap menjadi sasaran kritiknya.
Menurut Hawkins dalam keterangan yang dimuat di The Guardian baru-baru ini, sikap Trump terhadap isu HAM tidak mengejutkan mengingat pemerintahannya juga dikritik karena kebijakan dalam negeri terkait imigrasi, layanan kesehatan berbasis gender, dan pemotongan dana kelompok hak sipil.Namun minimnya perhatian terhadap HAM dalam dialog AS-China saat ini disebut menjadi perubahan signifikan dibanding era pemerintahan sebelumnya.
Dukungan Bush dan Obama
Ketika Presiden George W Bush mengunjungi Beijing pada 2008, dia tetap menghadiri kebaktian gereja untuk menekan isu kebebasan beragama di China.Setahun kemudian, Presiden Barack Obama mendorong Presiden China saat itu, Hu Jintao, untuk membuka kembali dialog dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan.
Meski Bush dan Obama juga menghadapi kritik terkait perang melawan terorisme, dukungan terbuka mereka terhadap aktivis dan kelompok minoritas di China disebut memberi dorongan moral bagi gerakan masyarakat sipil di negara tersebut.
Salah satu intervensi paling terkenal terjadi pada 2012 ketika pemerintahan Obama membantu pengacara HAM tunanetra Chen Guangcheng melarikan diri dari tahanan rumah di China.
Thomas Kellogg, Direktur Eksekutif Center for Asian Law di Georgetown University, mengatakan perhatian internasional terhadap kasus aktivis China sering kali berdampak nyata.
“Saya diberi tahu langsung oleh banyak aktivis China bahwa pengangkatan kasus mereka membuat perbedaan,” katanya.
Menurutnya, dampak tersebut bisa berupa perbaikan kondisi penjara atau berkurangnya intimidasi terhadap aktivis.Namun situasi HAM di China disebut memburuk sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012.
Melemahnya Sikap Keras AS
Xi disebut memperketat kontrol terhadap masyarakat sipil, menekan aktivis feminis, membatasi ekspresi agama dan etnis, serta menjadikan penumpasan perbedaan pendapat sebagai prioritas politik.Laporan tersebut juga menyoroti kebijakan China di Xinjiang, termasuk jaringan kamp “reedukasi” yang menurut PBB pernah menahan hingga satu juta warga Uyghur dan minoritas Turkik lainnya.
PBB menyebut kebijakan tersebut berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, meski Beijing membantah tuduhan itu.
“Ini adalah masa yang sangat sulit bagi pembela HAM,” kata Sophie Richardson, salah satu direktur organisasi Chinese Human Rights Defenders.
Pada masa jabatan pertama Trump, pemerintah AS sebenarnya mengambil sikap lebih keras terhadap China, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang dan Hong Kong.Menteri Luar Negeri AS saat ini Marco Rubio bahkan pernah dijatuhi sanksi oleh China karena kritik kerasnya terhadap catatan HAM Beijing.
Namun Hawkins menilai para tokoh garis keras terhadap China kini semakin tersisih, sementara Trump sendiri beberapa kali menunjukkan kekaguman terhadap Xi Jinping.
“Anda pemimpin hebat. Kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tetapi saya tetap mengatakannya karena itu benar,” kata Trump kepada Xi dalam pertemuan terbaru mereka.
Kasus Jimmy Lai dan Penahanan Pendeta
Di sisi lain, China juga dinilai semakin percaya diri menghadapi kritik Barat seiring pertumbuhan ekonomi dan kekuatan militernya.Pada 2021, Dewan Negara China bahkan merilis laporan setebal 28 halaman mengenai pelanggaran HAM di AS yang dibuka dengan kutipan “I can’t breathe", kata-kata terakhir George Floyd sebelum tewas di tangan polisi AS.
Pengacara HAM China Ren Quanniu mengatakan propaganda pemerintah China juga berhasil meyakinkan banyak warga bahwa kritik Barat hanya didorong “kekuatan asing yang bermusuhan".“Banyak orang tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan Amerika,” ujarnya.
Trump mengeklaim isu HAM tetap dibahas dalam pertemuan dua jam dengan Xi, meski tidak tercantum dalam ringkasan resmi kedua negara.
Menurut Trump, dia membahas kasus Jimmy Lai dan sejumlah pendeta yang ditahan di China.
Trump mengatakan Xi “secara serius mempertimbangkan” pembebasan para pemimpin agama tersebut.
Pernyataan itu disambut keluarga para tahanan. Grace Jin Drexel, putri pendeta Ezra Jin yang ditahan tahun lalu, mengatakan kabar tersebut menjadi “jawaban besar atas doa kami".
Namun terkait Jimmy Lai, Trump kembali menyebut kasus itu sebagai persoalan yang “sulit".










