Pembebasan Lahan Tol Trans Sumatera Dikebut, HK Gandeng Kejagung

PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Setidaknya ada 3 proyek jalan tol Trans Sumatera yang saat ini masih memiliki progres pembebasan lahan.

Ketiganya antara lain Ruas Palembang–Betung, Ruas Betung–Tempino–Jambi, serta rencana pembangunan Ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya. Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya pada aspek pengadaan lahan. “Melalui koordinasi yang intensif dan kolaboratif, Hutama Karya berharap proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih optimal sehingga pembangunan jalan tol dapat diselesaikan sesuai target," ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat (8/5/2026).

Baca Juga: Jalan Tol di Provinsi Riau Ditargetkan Bertambah 30 Km Tahun IniIa mengatakan, target operasional ruas Palembang-Betung dan Betung-jambi seksi 1 yang ditetapkan pemerintah adalah akhir tahun 2026, untuk memenuhi target dimaksud pengadaan tanah dapat diselesaikan pada Juni 2026, sehingga pada bulan Juli 2026 kegiatan konstruksi pada lokasi-lokasi tersebut sudah dapat dilakukan.

Saat ini, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung mencapai 81,99 dengan progres pembebasan lahan sebesar 87,45. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi mencapai 46,14 dengan progres pembebasan lahan sebesar 61,62. Adapun ruas Pematang Panggang–Kayu Agung Seksi Akses Mataram Jaya saat ini masih berada dalam tahap pembebasan lahan.Baca Juga: Pembangunan Dermaga dan Fasilitas Ekspor Terbesar Asia Tenggara di Tuban Rampung

"Kami berharap dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjalin guna mempercepat penyelesaian proyek jalan tol di Sumatra Selatan sebagai bagian dari pengembangan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Pulau Sumatra," lanjut Hamdani.

Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), diharapkan berbagai tantangan pengadaan lahan dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan proyek berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat konektivitas bagi masyarakat.