Jadi Mesin Investasi Baru, Danantara Didorong Akhiri Inefisiensi di BUMN

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengakhiri era inefisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Superholding BUMN tersebut diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsolidasi aset dan restrukturisasi investasi negara.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan Danantara merupakan arsitektur baru ekonomi Indonesia yang dirancang untuk memperkuat daya saing nasional melalui pengelolaan aset yang lebih produktif dan terintegrasi.

"Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6," kata Rizal dalam Debat Publik bertajuk "Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN" yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU), baru-baru ini.

Baca Juga: Intervensi Danantara di Industri Ojol Dinilai Berisiko, Begini PenjelasannyaMenurut Rizal, dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial setara hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi BUMN dinilai tidak hanya menciptakan penghematan biaya, tetapi juga membuka ruang penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Danantara dapat menjadi solusi atas persoalan tumpang tindih bisnis BUMN yang selama ini membebani kinerja perusahaan negara. Ia menyoroti banyaknya anak dan cucu usaha BUMN di sektor serupa yang justru saling bersaing dan mengurangi produktivitas."Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara," ujar Wijayanto.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga independensi Danantara dari kepentingan politik praktis. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menegaskan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi dan minimnya intervensi nonbisnis dalam pengelolaan investasi negara.

"Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan," kata Awalil.

Baca Juga:Danantara Sudah Pegang Saham Aplikator Ojol, Targetkan Potongan Aplikasi 8

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Akhmad Syakir Kurnia juga mengingatkan agar pengalihan dividen BUMN ke Danantara diimbangi peningkatan kinerja yang signifikan sehingga manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat. Ia menilai pengawasan publik menjadi elemen penting karena Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Saat ini, Danantara tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi pengelolaan aset negara. Konsolidasi tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40 serta menghasilkan efisiensi operasional mencapai Rp60 triliun per tahun untuk mendukung pembiayaan proyek strategis nasional.