Mendorong Penguatan Kopdes Merah Putih dengan Brand Kolektif Berbasis Produk Lokal

Di tengah tekanan ekonomi global yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah terus mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai salah satu strategi penguatan ekonomi domestik. Upaya ini diperkuat dengan peluncuran buku berjudul Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif karya Dewi Tenty Septi Artiany, yang diharapkan menjadi panduan utama dalam pengembangan koperasi desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menyatakan, buku ini akan dijadikan rujukan dalam mempercepat realisasi target ambisius tersebut. "Dari target 80 ribu koperasi, sekitar 30 ribu bangunan sedang dikerjakan dan 6.300 sudah selesai serta siap beroperasi," ujar Ferry dalam peluncuran buku Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui Produk Lokal Berbasis Merek Kolektif di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menkop menambahkan, setiap desa memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar yang mencakup pembangunan fisik, fasilitas gudang, perlengkapan, hingga penguatan sumber daya manusia. Baca Juga: Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Diserbu Pendaftar, 383.830 Orang Incar Posisi Manager

Ferry juga menyoroti konsep merek kolektif yang diusung dalam buku tersebut. Menurutnya, konsep ini dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi identitas produk lokal sekaligus membuka peluang pembiayaan.

"Produk UMKM lokal harus masuk ke koperasi desa agar benar-benar menjadi akses ekonomi rakyat," tegasnya.

Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Menteri Koperasi Atip Latipulhayat, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar, Dirjen AHU Kementerian Hukum Widodo, serta musikus Candra Darusman.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai koperasi kembali relevan sebagai solusi menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ia menegaskan bahwa koperasi sejak lama menjadi "soko guru" perekonomian nasional, sebagaimana diwariskan oleh Mohammad Hatta.

Sementara itu Dewi Tenty menilai koperasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meski jumlahnya tergolong tinggi, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 5 dan didominasi model simpan pinjam. Ia mendorong transformasi koperasi menjadi entitas produktif yang berorientasi pada produksi barang dan jasa.

Menurutnya, skema merek kolektif menjadi solusi untuk memperkuat daya saing produk anggota tanpa menghilangkan identitas masing-masing. "Merek kolektif itu komunal. Identitas tetap ada, namun akses pasar lebih luas dan kepemilikan anggota semakin kuat," jelasnya, seraya mencontohkan praktik serupa di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Skandinavia.Baca Juga: LPDB Dorong Koperasi Lebih Berdaya, 15 Inkubator Terpilih Siap Dampingi Koperasi Naik Kelas

Anggito Abimanyu menyambut baik hadirnya buku tersebut sebagai literatur baru yang lebih relevan dengan kondisi kekinian. Namun, ia mengingatkan perlunya kejelasan konsep agar merek kolektif dapat diakui sebagai instrumen jaminan keuangan yang bankable.

Menanggapi hal itu, Dewi Tenty menyebut bahwa diskusi mengenai skema ini telah berlangsung sejak 2020. Tantangan ke depan adalah mendorong pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai aset pembiayaan serta menghidupkan kembali pendidikan koperasi yang kini semakin minim di kurikulum sekolah.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan panduan strategis yang lebih aplikatif, program Kopdes Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi proyek pembangunan fisik, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi desa yang mampu menggerakkan produksi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.