PM Lebanon Tolak Kesepakatan dengan Israel Kecuali Semua Pasukan Zionis Ditarik

Pemerintah Lebanon tidak akan menandatangani perjanjian apa pun dengan Israel sebagai bagian dari negosiasi kecuali perjanjian tersebut mencakup "penarikan penuh" pasukan Israel dari wilayahnya. Sikap itu dilaporkan Washington Post pada hari Kamis, mengutip Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam.

"Kita tidak bisa hidup dengan apa yang disebut zona penyangga… kehadiran Israel di mana pengungsi Lebanon tidak diizinkan untuk kembali, di mana desa dan kota yang hancur tidak dapat dibangun kembali," tegas Salam seperti dikutip surat kabar tersebut.

Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan awal pekan ini bahwa kesediaan Lebanon bernegosiasi dengan Israel tidak berarti Beirut telah menyerah dan siap membuat konsesi, tetapi lebih tepatnya mereka mencari solusi permanen untuk konflik bersenjata.

Pada 15 April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan niatnya menghancurkan kota Bint Jbeil di Lebanon, menyebutnya sebagai benteng gerakan Hizbullah di Lebanon selatan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Lebanon dan Israel akan mengadakan putaran kedua pembicaraan di Washington pada tingkat duta besar. Presiden AS Donald Trump mengumumkan Lebanon dan Israel telah menyepakati gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pada 17 April.

Meskipun demikian, tentara Israel dituduh secara rutin melanggar gencatan senjata dengan melancarkan serangan udara dan artileri serta serangan pesawat tak berawak. Gerakan Hizbullah Lebanon telah mendukung kesepakatan tersebut.

Baca juga: Iran Beri Pengecualian untuk Rusia dan Negara Lain dalam Tarif Selat Hormuz