Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal

Candra Fajri AnandaWakil Ketua Badan Supervisi OJK

Di tengah penurunan dana transfer ke daerah dalam APBN 2026, pertanyaan mendasar pun muncul: sejauh mana daerah siap mandiri secara fiskal? Pertanyaan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kualitas tata kelola dalam penyusunan anggaran, yang sangat ditentukan oleh perencanaan sebagai landasan utamanya. Perencanaan yang komprehensif, berbasis data, serta terintegrasi antar-sektor akan menghasilkan struktur anggaran yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

Dalam perspektif pembangunan, anggaran tidak sekadar dipahami sebagai instrumen pembiayaan, melainkan sebagai representasi konkret dari prioritas kebijakan yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan. Oleh karena itu, kelemahan dalam perencanaan akan berimplikasi langsung pada ketidakefisienan, inefektivitas, bahkan potensi distorsi dalam penggunaan anggaran publik.

Pada pembangunan nasional maupun daerah, pendekatan perencanaan partisipatif menjadi prinsip fundamental sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses perencanaan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Partisipasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bersifat elitis, melainkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Dengan demikian, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam implementasinya.

Pendekatan bottom-up dalam perencanaan menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif dan inklusif. Proses ini dimulai dari tingkat paling bawah, seperti desa atau kelurahan, melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang kemudian diintegrasikan secara berjenjang hingga tingkat nasional. Melalui pendekatan ini, prioritas pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan asumsi dari tingkat pusat. Integrasi antara aspirasi lokal dan kebijakan makro tersebut menghasilkan struktur anggaran yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, dalam kondisi tertentu yang bersifat luar biasa, negara memiliki ruang kebijakan untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan terarah. Situasi darurat seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun ancaman terhadap kedaulatan negara menuntut respons fiskal yang fleksibel namun tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam konteks ini, pemerintah dapat melakukan realokasi maupun refocusing anggaran dengan tetap berada dalam koridor hukum serta mekanisme persetujuan legislatif sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan respons cepat pemerintah dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengalaman Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menjadi contoh konkret implementasi kebijakan anggaran dalam situasi darurat. Pada periode tersebut, pemerintah melakukan refocusing anggaran secara besar-besaran untuk mendukung penanganan kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap krisis, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga, sinergi antara perencanaan yang partisipatif dan kemampuan adaptasi dalam kondisi darurat menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Dinamika Fiskal Hubungan Pusat-Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan pemerintah pusat menempati posisi strategis yang erat kaitannya dengan mandat politik Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Janji-janji politik yang disampaikan dalam proses demokrasi pada dasarnya merupakan komitmen publik yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan nasional perlu mentransformasikan visi politik tersebut ke dalam bahasa teknokratik yang sistematis dan operasional, sehingga mampu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, proses ini harus disertai dengan pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pusat berperan dalam menetapkan arah kebijakan makro dan prioritas strategis nasional, sementara daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Artinya, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Permasalahannya, dinamika kebijakan fiskal terkini menunjukkan adanya penyesuaian dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto, kebijakan dana transfer ke daerah (TKD) diarahkan pada prinsip efisiensi anggaran sebagai bagian dari konsolidasi fiskal nasional. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Berikutnya, dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693,0 triliun, menurun dibandingkan APBN 2025 yang sebesar Rp919,9 triliun. Penurunan ini mengindikasikan adanya reposisi prioritas belanja negara yang lebih terfokus pada program-program strategis nasional, sekaligus menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran perlu adaptif terhadap perubahan arah kebijakan fiskal pusat.

Pada perspektif perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut menuntut adanya transformasi dalam pengelolaan keuangan daerah menuju efisiensi yang lebih tinggi. Pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung secara dominan pada transfer pusat, melainkan harus meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan value for money serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu, keterbatasan fiskal mendorong daerah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih variatif, seperti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU), serta inovasi pembiayaan lainnya. Dengan demikian, desentralisasi fiskal mengalami pergeseran makna, dari sekadar distribusi dana menjadi upaya penguatan kemandirian fiskal daerah.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah pusat untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan janji politik Presiden. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan kemandirian pangan menjadi agenda strategis yang memerlukan dukungan anggaran yang terfokus dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya fiskal cenderung diarahkan untuk memastikan keberhasilan implementasi program-program tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Implikasinya, dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti RPJMN, RPJMD, RPJPN, dan RPJPD, harus mampu mengintegrasikan agenda prioritas nasional secara sistematis dan terukur.

Pemerintah daerah dituntut untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pusat, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal. Sinkronisasi ini menjadi penting agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan, melainkan tercipta harmonisasi yang mendukung pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Pada akhirnya, kondisi ini menegaskan bahwa dalam era desentralisasi fiskal yang dinamis, sinergi antara kepentingan pusat dan daerah memerlukan dukungan perangkat kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Pemerintah daerah perlu menyiapkan berbagai instrumen pendukung (supporting system), baik dalam bentuk regulasi, kapasitas kelembagaan, maupun inovasi pembiayaan, guna memastikan bahwa program-program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Artinya, integrasi antara efisiensi fiskal, perencanaan yang adaptif, dan kapasitas daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Rekalibrasi Sinergi Pusat-Daerah

Saat ini, kecenderungan sentralisasi program-program utama dan strategis pada pemerintah pusat atau kementerian semakin menguat. Berbagai agenda prioritas nasional dirancang, dikendalikan, dan diimplementasikan secara terpusat dengan tujuan menjaga konsistensi arah kebijakan serta memastikan pencapaian target nasional secara terukur.

Akan tetapi, pendekatan yang terlalu terpusat justru berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya biaya transaksi, terutama dalam koordinasi lintas wilayah dan sektor. Selain itu, kompleksitas birokrasi yang terpusat juga membuka ruang terjadinya mismanagement, baik dalam bentuk inefisiensi alokasi sumber daya maupun keterlambatan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reposisi peran pemerintah daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih kolaboratif. Pelibatan daerah tidak hanya penting dalam tahap implementasi, tetapi juga dalam perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program pembangunan.

Pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam memahami karakteristik lokal, kebutuhan masyarakat, serta potensi wilayah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sebab itu, integrasi peran daerah melalui skema pendanaan yang lebih proporsional, khususnya melalui dana transfer ke daerah, dapat menjadi langkah strategis untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas dan responsivitas kebijakan.

Selanjutnya, penguatan peran daerah harus diiringi dengan penyiapan perangkat perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan terintegrasi. Dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, perlu secara sistematis mengakomodasi program-program prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayahnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesenjangan kebijakan.

Dengan demikian, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbangun dalam tataran normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Semoga.