Kisah Willem Assem, Perjuangkan Martabat Orang Asli Papua dari Parlemen

Di tengah dinamika pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peran anggota legislatif menjadi krusial dalam memastikan arah kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat. Di antara figur yang menonjol, Willem Assem tampil sebagai sosok yang konsisten menyuarakan kepentingan Orang Asli Papua (OAP), terutama dari wilayah terpencil.

Baginya, politik bukan sekadar ruang perebutan kekuasaan, melainkan upaya memperjuangkan martabat masyarakat. “Politik adalah jalan panjang untuk mengembalikan martabat rakyat,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Baca juga: Sejahterakan Papua Barat Daya, Legislator Partai Perindo Willem Assem Konsisten Perjuangkan Anggaran UMKM

Latar belakang kehidupannya yang tumbuh dalam keterbatasan infrastruktur membentuk cara pandangnya terhadap pembangunan. Dia meyakini pendidikan sebagai kunci perubahan bagi masyarakat Papua. “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib kaumnya,” katanya.

Keputusan terjun ke dunia politik melalui Partai Perindo dilandasi kegelisahan atas minimnya representasi suara masyarakat adat di tingkat pengambilan kebijakan. Dia ingin memastikan suara dari daerah seperti Tambrauw, Maybrat dan wilayah terpencil lainnya tidak lagi terpinggirkan. “Saya ingin menjadi pengeras suara bagi mereka yang tak terdengar,” ucap Willem.

Sebagai anggota DPRD mewakili Partai Perindo di provinsi yang tergolong baru, dia dihadapkan pada tantangan birokrasi yang belum sepenuhnya mapan. Namun, hal itu tidak menghambat langkah Wakil Ketua Komisi III DPRD Papua Barat Daya ini untuk langsung bekerja sejak awal masa jabatan.

Baca juga: Kunker ke Maybrat, Legislator Perindo Willem Assem Berharap Pembangunan Jalan hingga Bandara Segera Rampung

Dalam berbagai kesempatan, dia juga dikenal vokal dalam isu pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Baginya, anggaran tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan bawah sebagai bagian dari upaya perjuangan ekonomi kerakyatan.

“Bukan sekadar angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan darah yang harus mengalir sampai ke jantung ekonomi mama-mama di pasar dan petani di pedalaman,” tuturnya.Perhatian legislator Partai Perindo ini juga tertuju pada sektor pendidikan dan literasi. Dia menilai masa depan Papua Barat Daya sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pengawasan terhadap fasilitas dan proses belajar mengajar menjadi penting.

Selain itu, dia mendorong penguatan ekonomi kerakyatan berbasis lokal. Komoditas seperti sagu, udang dan kacang tanah dinilai memiliki potensi besar jika didukung kebijakan yang tepat. Dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku usaha lokal dari tekanan modal besar sejalan dengan semangat pro-UMKM yang diusung oleh Partai Perindo.

“Pemerintah harus menciptakan ekosistem usaha yang melindungi pedagang asli Papua dari himpitan persaingan modal besar,” terang Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Kristen Papua, Kota Sorong ini.

Dalam menjalankan perannya, dia mengedepankan pendekatan yang dekat dengan masyarakat. Dia lebih sering berada di tengah warga, mendengarkan keluh kesah mereka. Sebuah gaya kepemimpinan yang tidak berjarak. “Posisi atau jabatan hanyalah alat, sedangkan pengabdian adalah tujuan utama yang tidak akan pernah berakhir,” ungkap Willem.

Di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya selaras antara pusat dan daerah, dia tetap mendorong solusi melalui dialog dan diplomasi. Baginya, pembangunan Papua Barat Daya harus berjalan seimbang dengan menjaga lingkungan dan nilai-nilai adat sebagai fondasi utama yang Ia perjuangkan bersama Partai Perindo.