Pemerintah Perlu Antisipasi Efek Domino Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi

Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran tidak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi menciptakan tekanan politik dan ekonomi yang signifikan di dalam negeri. Pengamat memperingatkan bahwa efek domino dari perang tersebut, terutama potensi kenaikan harga BBM, dapat menggoyang stabilitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"BoP yang dibangun Trump di atas misi perdamaian tapi sejauh yang kita lihat apakah Trump benar-benar memperjuangkan perdamaian? Hal ini menjadi kontradiksi ketika Trump (US) malah memulai konflik dengan Iran. Bagaimana mungkin sebuah forum yang membawa narasi 'perdamaian' tetap relevan ketika salah satu aktor utamanya justru terlibat dalam eskalasi konflik baru? Pertanyaan ini membuat masyarakat Indonesia makin skeptis dengan langkah Prabowo membawa Indonesia di dalam BoP tersebut," papar peneliti lembaga Constra Indonesia, Revan Fauzano, dikutip, Minggu (15/3/2026).

Baca Juga:Harga BBM Pertalite Tak Naik sampai Lebaran, Selanjutnya Tunggu Evaluasi

Menurut Revan, bagi Indonesia, eskalasi terbaru ini bukan sekadar berita luar negeri. Perang tersebut kini menjelma menjadi dilema politik yang nyata: antara suara publik yang mengecam agresi militer dan kepentingan strategis pemerintah yang harus menjaga hubungan dengan kekuatan global. Ia menilai situasi geopolitik saat ini memiliki kompleksitas yang berdampak langsung pada kondisi sosiopolitik domestik.

"Di jalanan dan ruang publik digital Indonesia, sentimen terhadap konflik ini hampir seragam. Banyak kelompok masyarakat sipil, organisasi keagamaan, hingga mahasiswa menyuarakan kecaman terhadap operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, konflik di Timur Tengah sering dipahami bukan sekadar konflik geopolitik, tetapi juga persoalan solidaritas moral dan kemanusiaan," ujar Revan.Revan memaklumi bahwa hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump memiliki dampak positif, salah satunya di sektor perdagangan. Namun, di sisi lain, serangan terhadap Iran menuai kecaman dari berbagai pihak di Indonesia. Ketakutan akan terganggunya jalur distribusi minyak mentah melalui Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran nyata bagi perekonomian nasional.

Kekhawatiran tersebut telah memunculkan sinyal awal dari pemerintah. Arahan Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan BBM serta pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai potensi penyesuaian harga BBM bersubsidi jika APBN tak mampu menahan gejolak harga minyak dunia menjadi bukti adanya antisipasi atas risiko kenaikan harga energi.

"Karena dampaknya (kenaikan BBM) bisa ke berbagai sektor. Harga kebutuhan pokok, tarif transportasi dan lainnya akan turut melonjak. Hampir bisa dipastikan akan muncul berbagai kritikan melalui unjuk rasa berbagai elemen bila itu benar terjadi," ucap Revan.

Revan mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih dalam masa pemulihan. Jika tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak global benar-benar terjadi, kritik terhadap kebijakan luar negeri dapat bertransformasi menjadi kritik terhadap legitimasi politik pemerintahan itu sendiri."Dalam kondisi seperti ini, potensi munculnya gejolak sosial tidak dapat diabaikan. Demonstrasi yang awalnya berangkat dari isu solidaritas internasional bisa berkembang menjadi protes terhadap kondisi ekonomi domestik. Narasi bahwa pemerintah terlalu dekat dengan Washington atau dianggap tidak tegas terhadap tindakan militer Amerika Serikat dan Israel dapat semakin menguat di ruang publik," tegasnya.

Baca Juga: Purbaya Soal Nasib Harga BBM Subsidi: Kita Lihat Sebulan IniKeanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) turut menjadi sorotan. Revan menilai, bagi sebagian pihak, keanggotaan dalam forum yang digagas Trump ini dapat ditafsirkan sebagai dukungan diam-diam atas kebijakan AS, sehingga menambah tekanan politik bagi pemerintah. Partai politik pun diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif terkait dampak sosiopolitik dari kebijakan luar negeri tersebut.

Sebagai langkah mitigasi, Revan menyarankan pemerintah menyiapkan langkah-langkah konkret, seperti diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, serta skema perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan demikian, dampak lonjakan harga energi global dapat diminimalkan dan tidak langsung memicu ketegangan sosial.

"Jika tekanan ekonomi akibat kenaikan harga minyak global sebagai imbas penyetangan ke Iran benar-benar terjadi, maka kritik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah bisa bertransformasi menjadi kritik terhadap legitimasi politik pemerintahan itu sendiri," pungkas Revan.