Sanksi Barat Ngawur, Penyitaan Aset Rusia Rusak Tatanan Internasional

Penyitaan aset-aset Rusia menjadi preseden buruk merusak tatanan internasional. Indonesia dan Arab Saudi pun memperingatkan Uni Eropa dalam sebuah pertemuan para menteri keuangan G20 baru-baru ini. AS dan sekutu-sekutunya telah memblokir sekitar USD300 miliar aset-aset bank sentral Rusia sebagai bagian dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Moskow atas konflik Ukraina. Sebagian besar dana tersebut disimpan di Uni Eropa.

Meskipun Washington bersikeras bahwa hukum internasional mengijinkan peruntukan dana-dana tersebut, beberapa anggota Uni Eropa, termasuk Jerman dan Prancis tidak setuju dengan langkah tersebut. Kekhawatiran kembali muncul dalam pertemuan para menteri keuangan G20 baru-baru ini di Brasil, FT melaporkan, mengutip para pejabat Uni Eropa. Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan dan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dilaporkan termasuk di antara mereka yang sangat khawatir dengan potensi penyitaan dana Rusia.

Baca Juga:Tiru Taktik Iran, Begini Cara Cerdik Rusia Siasati Sanksi Barat

Kedua negara sangat khawatir tentang masa depan cadangan mereka yang disimpan di Barat, kata seorang pejabat Eropa yang tidak disebutkan namanya kepada media tersebut, menambahkan bahwa kekhawatiran utama mereka adalah apakah uang mereka masih aman di sana. Sementara AS telah menekan sekutu-sekutunya untuk mencari cara untuk memanfaatkan cadangan Rusia yang dibekukan, para penentangnya mengklaim bahwa langkah seperti itu berisiko menimbulkan preseden berbahaya dalam hukum internasional dengan implikasi yang luas. Negara Jepang, Prancis, Jerman, dan Italia tetap sangat berhati-hati dalam masalah ini, yang mengarah ke jalan buntu.

FT melaporkan beberapa skeptis yang paling menonjol adalah para gubernur bank sentral G7 seperti presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa mengambil langkah dari pembekuan aset menjadi penyitaan dapat berisiko merusak tatanan internasional yang ingin Anda lindungi.

The Times juga mengutip para akademisi yang mengatakan bahwa setiap rencana untuk menggunakan aset-aset ini akan menguji prinsip hukum imunitas negara, di mana tidak ada negara yang dapat dituntut oleh pengadilan negara lain jika mereka tidak setuju bahwa negara tersebut memiliki yurisdiksi atasnya.

"Sistem hukum internasional kita tidak memiliki aturan. Sistem ini benar-benar bertumpu pada penghormatan mendasar terhadap hukum internasional," kata Philippa Webb dari King's College London, yang telah menulis sebuah studi parlemen Eropa tentang legalitas penyitaan aset Rusia.

Baca Juga:Rusia Masukkan Presiden Ukraina Zelensky dalam Daftar Orang yang Diburu

"Risikonya adalah jika kita mulai mengabaikan prinsip-prinsip ini, prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk melawan kita oleh negara-negara lain dan kita membuat preseden yang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan di kemudian hari," jelasnya dikutip dari Russia Today, Senin (5/6/2024).

Para pejabat Eropa yang berbicara dengan FT mengatakan bahwa lebih mudah bagi AS untuk mengadopsi sikap garis keras karena dengan Washington hanya memegang sekitar USD5 miliar aset negara Rusia, mereka memiliki sedikit pengaruh dibandingkan dengan Eropa.

Presiden AS Joe Biden pada April menandatangani sebuah undang-undang yang mengizinkan penyitaan aset-aset Rusia yang disimpan di bank-bank Amerika. Moskow telah berulang kali menyatakan bahwa penyitaan aset-asetnya yang dibekukan akan merusak kepercayaan investor internasional terhadap sistem keuangan Barat, yang akan sangat sulit untuk dipulihkan.