Tok! DPR Sahkan RUU Desa Jadi UU, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

JAKARTA , iNewsSemarang.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan undang-undang atas perubahan kedua undang-undang atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam forum pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna, Kamis (28/3/2024).

Puan terlebih dahulu menanyakan kepada masing-masing fraksi atas RUU Desa ini.

"Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?," tanya Puan yang langsung dijawab setuju dari anggota dewan yang hadir.

Sementara, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyampaikan hasil pembahasan RUU desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Satu, penyisipan pasal 5a tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi

Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50a, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan Permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa

Ketiga, penyisipan pasal 34a terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades

Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan

Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa

Keenam, ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan

Ketujuh, ketujuh pasal 121a terkait pemantauan dan peninjauan UU. (Arni Sulistiyowati)