Gus Yaqut Tolak Jadi Saksi untuk 3 Terdakwa Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lain dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024, Rabu (18/11/2026).
Ketiga terdakwa tersebut yakni mantan staf khusus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Penolakan itu disampaikan Gus Yaqut setelah Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani, menanyakan kesediaannya untuk menjadi saksi bagi ketiga terdakwa tersebut.
Gus Yaqut menyatakan, tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat ketiganya.
"Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk tidak mengambil, untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya," kata Gus Yaqut.
Sementara itu, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi dalam persidangan tersebut.
Tim kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan alasan kliennya tidak bersedia menjadi saksi. Selain merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa, keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Gus Yaqut.
"Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia," ujar Mellisa.
Diketahui, Gus Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah Rp622.090.207.166,41," kata JPU saat membacakan surat dakwaan.
JPU menyebutkan, angka kerugian negara tersebut merujuk pada hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penghitungan kerugian negara atas pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.
Dalam dakwaan, Gus Yaqut disebut melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; serta Asrul Azis Taba.
JPU menduga para terdakwa melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 menggunakan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu atau T0. Pengisian kuota tersebut juga disebut tidak mengikuti mekanisme masa tunggu yang berlaku.
"Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, disertai dengan penerimaan fee percepatan dari para jemaah, serta mengalihkan dan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis," ujar JPU.
Dari total kerugian negara yang didakwakan, JPU menduga Gus Yaqut memperoleh keuntungan sebesar USD271.500.
Selain itu, sebanyak 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diduga diperkaya sebesar Rp478.173.058.166,41. Sementara itu, Koperasi Perahu diduga memperoleh keuntungan sebesar USD26.500.










