Digeledah Bareskrim, Rumah di Cipete Ternyata Markas Dugaan Makar Listyo Cs
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel). Operasi tersebut terkait kasus dugaan makar dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan itu berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, malam. Rumah Cipete tersebut diduga dijadikan Posko oleh Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro kepada IMG, Rabu (18/11/2026).
Susatyo belum bisa memaparkan lebih dalam mengenai kegiatan penggeledahan tersebut. Ia berjanji akan menyampaikan komprehensif dalam jumpa pers.
"Akan disampaikan saat presscon lengkap," ujarnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.









