Bursa Cawapres Memanas, Dasco hingga Sri Sultan HB X Berpeluang Gantikan Gibran

Bursa Cawapres Memanas, Dasco hingga Sri Sultan HB X Berpeluang Gantikan Gibran

Nasional | okezone | Selasa, 17 November 2026 - 16:39
share

JAKARTA - Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kian memanas jelang sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru yang diundur menjadi 9 Desember 2026. Konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu Presiden menyetor dua nama 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

Partai politik koalisi seperti PAN hingga Partai Demokrat secara tegas menyerahkan hak prerogatif pengusulan cawapres sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di internal Partai Gerindra, nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono dan Ahmad Muzani menguat sebagai calon kandidat pendamping kepala negara. Sementara itu, nama Sri Sultan Hamengkubuwono X juga diusulkan sebagai cawapres.

“Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengkubuwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan," kata Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta, Heroe Waskito, Selasa (17/11/2026).

Dia mengingatkan kembali peran Sultan saat menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang.

Sementara pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.

"Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta, Eko Prastowo, mengatakan,  Sultan juga memenuhi kebutuhan Presiden akan Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai.

Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Gubernur DIY tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012.

 

"Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029," kata Eko.

Eko menambahkan, Sultan memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang. Ia telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gubernur sejak 1998.

"Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini," tutup Eko.

Topik Menarik