Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah
JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, bahwa mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi telah menjadi tahanan rumah terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menjelaskan dari hasil penilaian Pusdokkes, Slamet masih belum bisa ditempatkan di Rutan Mako Brimob seperti ketiga tersangka lainnya karena alasan kesehatan.
"Tanggal 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri," kata Suyudi, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menyebut kasus penyadapan ini terjadi mulai tahun 2025 hingga 2026 ketika Irjen Ahrie Sonta yang saat itu menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Monitoring memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik.
Ia mengatakan, berbekal perintah lisan itu sejumlah nomor telepon dilakukan penyadapan tanpa ada keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum.
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta kemudian memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan.
"Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX," ucapnya.
Suyudi mengatakan, hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan oleh personel bagian monitoring sehingga melaporkannya ke SPKT Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
