Geothermal, Energi Bersih, dan Ruang Hidup Rakyat

Agus SuronoDeputi Direktur Pradipa Institute

ADA satu ironi dalam pembangunan energi masa kini. Kita sedang berlomba mencari sumber energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Namun, dalam prosesnya, muncul kekhawatiran baru, apakah upaya menyelamatkan bumi justru berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat?.

Polemik proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Gedongsongo, Kabupaten Semarang, dan wilayah Kendal menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Di satu sisi, geothermal dipandang sebagai sumber energi masa depan.

Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan dampak eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan, sumber air, lahan pertanian, serta keberlanjutan kehidupan mereka. Persoalannya memang tidak sesederhana mendukung atau menolak proyek. Sebab, energi adalah kebutuhan nasional, tetapi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat juga bukan sesuatu yang bisa dikorbankan begitu saja.

Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai semangat mengejar target energi bersih justru melahirkan persoalan sosial dan ekologis yang lebih rumit.

Indonesia sebenarnya memiliki modal besar dalam pengembangan energi panas bumi. Letaknya di kawasan Cincin Api Pasifik membuat negeri ini memiliki potensi geothermal yang sangat besar. Panas dari dalam bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil.

Keunggulannya cukup menarik. Geothermal dapat menghasilkan listrik secara relatif stabil selama sumber daya dan fasilitasnya dikelola dengan baik. Tidak seperti tenaga surya dan angin yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca, pembangkit panas bumi dapat menjadi salah satu penopang pasokan listrik sepanjang waktu.

Manfaatnya juga tidak berhenti pada urusan listrik. Proyek geothermal berpotensi mendatangkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penerimaan negara dan daerah, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di sekitar wilayah proyek.

Dalam konteks pembangunan nasional, pengembangan energi panas bumi juga sejalan dengan agenda transisi energi dan upaya mengurangi emisi karbon. Artinya, geothermal bukan gagasan yang keliru. Justru Indonesia perlu mengembangkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan minyak bumi.

Namun, persoalan muncul ketika manfaat nasional tersebut berhadapan dengan risiko lokal. Listrik yang dihasilkan mungkin dinikmati masyarakat luas, tetapi perubahan bentang alam, gangguan lingkungan, dan risiko sosial justru lebih dahulu dirasakan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Jangan sampai keuntungan dinikmati secara nasional, sementara beban lingkungannya ditanggung warga setempat.Kawasan Gedongsongo memiliki karakter ekologis dan sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berada di lingkungan pegunungan Ungaran, kawasan ini memiliki bentang alam, sumber mata air, lahan pertanian, serta potensi wisata alam dan budaya.

Bagi masyarakat sekitar, alam bukan sekadar pemandangan. Tanah, air, hutan, dan sumber mata air merupakan bagian dari sistem kehidupan sehari-hari.

Air, misalnya, bukan hanya kebutuhan rumah tangga. Ia menjadi penopang pertanian, peternakan, kegiatan ekonomi, dan keberlangsungan kehidupan antargenerasi.

Karena itu, kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi geothermal patut mendapatkan perhatian serius. Kegiatan pengeboran, pembangunan jalan akses, pembukaan lahan, penggunaan air, hingga pengelolaan limbah dan fluida panas bumi membutuhkan pengawasan ketat.

Memang, tidak tepat jika setiap kegiatan geothermal langsung dianggap pasti merusak lingkungan. Teknologi dan tata kelola yang baik dapat mengendalikan berbagai risiko. Namun, tidak tepat pula jika semua kekhawatiran masyarakat dianggap sebagai penolakan terhadap pembangunan atau sekadar ketakutan yang tidak berdasar.

Ada risiko yang harus diuji secara ilmiah. Misalnya, kemungkinan perubahan kondisi hidrogeologi, gangguan terhadap mata air, penurunan kualitas air, erosi, longsor, kebisingan, serta dampak terhadap ekosistem sekitar.

Penting dipahami, persoalan air di kawasan pegunungan memiliki hubungan yang kompleks. Perubahan kondisi tanah dan tata air pada suatu kawasan dapat memengaruhi wilayah lain yang secara geografis berada di bawahnya. Karena itu, kajian geothermal tidak boleh hanya berhenti pada titik lokasi pengeboran.

Pemerintah dan pengembang harus melihat hubungan ekologis secara lebih luas, termasuk daerah tangkapan air dan wilayah yang bergantung pada sumber mata air tersebut.

Hal serupa berlaku untuk Kendal. Setiap rencana pengembangan panas bumi harus memperhitungkan karakteristik lingkungan dan sosial setempat. Tidak bisa menggunakan satu pendekatan teknis untuk semua wilayah, sebab kondisi geologi, hidrologi, tutupan lahan, dan kehidupan masyarakat bisa berbeda.Dalam setiap proyek pembangunan, manfaat ekonomi biasanya lebih mudah dihitung. Berapa investasi yang masuk, berapa megawatt listrik yang dihasilkan, berapa tenaga kerja yang terserap, dan berapa kontribusi terhadap pendapatan negara.

Sebaliknya, kerugian ekologis sering kali sulit dihitung dengan angka. Berapa nilai sebuah mata air yang menghidupi ribuan warga? Berapa harga kerusakan lahan pertanian? Bagaimana menghitung hilangnya rasa aman masyarakat ketika mereka khawatir terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya?. Inilah yang disebut biaya sosial dan ekologis pembangunan.

Ada sedikitnya empat persoalan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, risiko terhadap sumber daya air. Jika kegiatan eksplorasi maupun operasi memengaruhi kualitas atau kuantitas air, dampaknya bisa menjalar ke rumah tangga dan sektor pertanian.

Kedua, perubahan bentang alam. Pembangunan infrastruktur pendukung, pembukaan akses jalan, dan kegiatan pengeboran berpotensi mengubah kondisi lahan apabila tidak direncanakan secara hati-hati.

Ketiga, ancaman terhadap ekonomi lokal. Kawasan yang memiliki potensi pertanian dan wisata alam membutuhkan lingkungan yang terjaga. Apabila kualitas lingkungan menurun, masyarakat bisa kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menopang ekonomi keluarga.

Keempat, persoalan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang utuh atau tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, konflik sosial mudah berkembang.

Jangan lupa, pembangunan yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar persoalan teknis.

Karena itu, keberhasilan proyek geothermal tidak cukup diukur dari berapa megawatt listrik yang dihasilkan. Ukurannya juga harus mencakup sejauhmana proyek tersebut menjaga lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tidak meninggalkan persoalan bagi generasi berikutnya.

Lantas, bagaimana jalan keluarnya? Pemerintah tidak perlu terjebak dalam pertentangan antara kelompok yang mendukung geothermal dan kelompok yang menolaknya. Keduanya perlu dipertemukan melalui pendekatan ilmiah, dialog terbuka, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.Pertama, lakukan kajian lingkungan yang benar-benar independen dan komprehensif. AMDAL tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan perizinan. Kajian harus menguji secara serius kondisi geologi, hidrogeologi, sumber mata air, daerah tangkapan air, potensi bencana, keanekaragaman hayati, serta dampak sosial ekonomi.

Hasilnya harus dibuka kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat berhak mengetahui apa yang akan dilakukan, apa risikonya, bagaimana cara mengendalikannya, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan.

Kedua, libatkan masyarakat sejak awal. Partisipasi publik bukan sekadar mengundang warga menghadiri sosialisasi setelah keputusan penting dibuat. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan, penilaian dampak, penentuan lokasi, hingga pengawasan kegiatan.

Kelompok petani, warga pengguna mata air, pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, pemerhati lingkungan, dan pelaku wisata harus memperoleh ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan. Persetujuan masyarakat yang bermakna harus dibangun melalui informasi yang terbuka, tanpa tekanan, dan dengan mekanisme keberatan yang jelas.

Ketiga, tetapkan zona perlindungan ekologis. Wilayah yang menjadi daerah tangkapan air, kawasan rawan bencana, dan ekosistem penting harus mendapatkan perlindungan berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan hukum. Jika hasil kajian menunjukkan risiko yang tidak dapat dimitigasi, lokasi atau desain proyek harus diubah. Bahkan, apabila diperlukan, kegiatan harus dihentikan.

Keempat, pemerintah harus menyiapkan sistem pemantauan lingkungan yang transparan. Kualitas dan debit mata air, kualitas air tanah, kondisi tanah, serta indikator lingkungan lainnya perlu dipantau secara berkala. Data pemantauan harus dapat diakses masyarakat dan diperiksa oleh lembaga independen. Tidak boleh ada kesan bahwa pengembang menjadi satu-satunya pihak yang menilai keberhasilan pengelolaan lingkungannya sendiri.

Kelima, manfaat ekonomi harus dirasakan masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke wilayahnya.

Pemerintah dan pengembang perlu menyiapkan skema manfaat lokal berupa kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, kompensasi ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kerusakan lingkungan. Uang tidak selalu dapat menggantikan mata air yang hilang atau ekosistem yang rusak.Keenam, siapkan mekanisme tanggung jawab dan pemulihan lingkungan. Harus ada jaminan pembiayaan pemulihan, mekanisme pengaduan, standar tanggung jawab pengembang, serta sanksi tegas jika terjadi pelanggaran.

Prinsipnya sederhana, siapa yang menimbulkan dampak harus bertanggung jawab atas pengendaliannya dan pemulihannya sesuai ketentuan hukum. Polemik geothermal Gedongsongo dan Kendal seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap pembangunan.

Selama ini, pembangunan seringkali diukur dari besarnya investasi, cepatnya proyek selesai, dan tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, ada ukuran lain yang tidak kalah penting, yaitu keadilan ekologis.

Keadilan ekologis berarti manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara risiko dan kerugiannya dibebankan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.

Pemerintah juga perlu memahami bahwa masyarakat bukan penghambat pembangunan. Mereka justru merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan.

Apalagi, dalam konteks kawasan pegunungan, sumber air dan ekosistem memiliki hubungan lintas wilayah. Kerusakan di satu kawasan bisa membawa konsekuensi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi proyek.Karena itu, keputusan pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, bukan semata-mata target produksi energi.

Kita tentu membutuhkan energi bersih. Indonesia tidak mungkin terus bergantung pada energi fosil jika ingin membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Tetapi transisi energi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Jangan sampai kita berhasil mengurangi emisi karbon, tetapi gagal menjaga sumber air. Jangan sampai kita bangga menghasilkan listrik dari perut bumi, tetapi masyarakat di atasnya justru kehilangan rasa aman.

Geothermal harus menjadi solusi bagi masa depan, bukan sumber masalah baru bagi warga. Pasalnya, ukuran pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya seberapa banyak energi yang berhasil kita hasilkan, melainkan juga seberapa baik kita menjaga kehidupan manusia dan alam yang menjadi tempat kita berpijak.Energi boleh diambil dari perut bumi, tetapi jangan sampai masa depan rakyat ikut dikorbankan.