Edukasi Kader Perindo DKI Jakarta, ICW Ingatkan Risiko Korupsi dan Biaya Politik Tinggi

JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara memberikan pembekalan dan edukasi politik kepada ratusan kader Partai Perindo DKI Jakarta terkait bahaya ongkos politik tinggi serta dampaknya terhadap potensi tindak pidana korupsi.

Edukasi tersebut disampaikan Seira dalam kegiatan Akademi Partai Perindo Jakarta Gelombang 1 yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Seira menyampaikan bahwa pihaknya menyoroti tingginya biaya politik saat ini yang terbilang mahal, bahkan mencapai miliaran rupiah di tingkat pemilihan kepala daerah (Pilkada).

“Ini sejalan dengan apa yang kami dorong di ICW untuk bisa meminimalisir pembiayaan politik yang sangat tinggi tersebut,” kata Seira saat diwawancarai seusai menyampaikan edukasi.

Tingginya biaya politik ini menjadi perhatian serius karena dinilai berbanding lurus dengan risiko praktik korupsi yang melibatkan para aktor politik.

“Jadi, ada banyak hal yang perlu diupayakan. Tapi kita perlu menyepakati bahwa biaya politik yang sangat tinggi ini memang punya keterkaitan yang sangat besar dengan terjadinya korupsi yang dilaksanakan oleh para aktor politik,” ujarnya.

Menurut Seira, salah satu langkah efisien untuk menekan ongkos politik adalah dengan mengoptimalkan metode kampanye berbasis pertemuan langsung. Cara ini dinilai lebih efektif dalam membangun kedekatan antara kandidat dan masyarakat.

“Sehingga para calon itu tidak perlu menambal ketidaktahuan informasi dari masyarakat tentang calon dengan baliho yang sangat mahal atau bahkan dengan APK dalam bentuk lain yang sangat mahal atau bahkan dengan politik uang,” jelas Seira.

Mengenai wacana kampanye digital atau pemilu daring sebagai alternatif efisiensi anggaran, Seira menegaskan bahwa pendekatan tersebut berfokus pada efisiensi penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) fisik.

“Jadi kampanyenya berbasis di media sosial. Yang paling penting dari kampanye dalam berbagai bentuk itu adalah sebenarnya penyampaian visi dan misi dari gagasan para calon. Karena itu yang paling dibutuhkan oleh para warga sebagai pemilih,” tegasnya.

Ia menilai, fenomena banyaknya APK fisik yang bertebaran saat ini terbukti tidak efektif dalam menyampaikan visi dan misi kandidat secara substantif kepada pemilih.

“Kalau lihat realitasnya hari ini pun bahkan, APK yang ternyata menghabiskan biaya yang sangat mahal itu tidak mampu menyajikan visi misi apa yang ingin dicapai oleh para kandidat. Sehingga itu yang perlu kita perbaiki untuk pemilu kedepan,” pungkas Seira.