Pabrik BYD Digeruduk Ormas, Menperin Buka Suara soal Tenaga Kerja Lokal
JAKARTA - Menteri Perindustrian Sarmuji merespons soal aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di kawasan pabrik mobil listrik PT BYD Motor Indonesia, Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat.
Kata Sarmuji, Kemenperin telah memantau eskalasi ketegangan di area fasilitas manufaktur kendaraan listrik tersebut menyusul adanya gelombang protes dari warga sekitar. Otoritas menegaskan bahwa solusi atas dinamika industrial di lapangan memerlukan kolaborasi bersama berbagai instansi terkait di luar kementerian.
"Kami terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kita cek, kalau perlu kita menghubungi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan," ujar Sarmuji saat ditemui selepas acara Rapimnas Kadin, di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Aksi protes tersebut sebelumnya mencuat saat lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu menggelar unjuk rasa di kawasan pabrik mobil listrik BYD, Cipeundeuy, pada Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari unggahan akun Instagram @exploresubang, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mendesak kepada manajemen pabrik otomotif asal Tiongkok tersebut.
Selain menuntut prioritas perekrutan warga Subang karena keterlibatan tenaga kerja lokal dinilai masih sangat minim, massa aksi juga mendesak perusahaan menggandeng vendor pengolahan limbah yang berizin resmi.
Di samping itu, massa menuntut adanya pelibatan nyata bagi entitas usaha lokal dalam menopang kegiatan industri di kawasan tersebut.
Menanggapi persoalan serapan tenaga kerja setempat yang menjadi pemantik demonstrasi, Sarmuji menilai ada kesenjangan cara pandang antara pihak korporasi dan kelompok masyarakat. Pemerintah mendorong terciptanya ruang dialog yang sejajar agar perbedaan persepsi tersebut tidak berlarut-larut mengganggu kondusivitas iklim investasi.
"Memang kadang-kadang perspektif atau point of view-nya berbeda, industri merasa sudah menyerap, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini yang harus dipertemukan agar sama-sama satu frekuensi, karena kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem," jelas Sarmuji.
