Mentan Buka Aduan Penyelewengan Beras SPHP, Catat Nomornya
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman membuka layanan pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan praktik penyelewengan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Amran mengatakan, layanan pengaduan Lapor Pak Amran bisa diakses melalui nomor WhatsApp 08111312312 yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ia memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan identitas pelapor dijaga kerahasiaannya.
"Seluruh Indonesia, kalau ada penyelewengan SPHP, seluruh Indonesia ini adalah nomor khusus, dan kami yang pegang, yang kendalikan ini. Langsung ke saya, laporkan alamatnya. Insyaallah yang pelapor, yang pelapor kami jaga. Kami jaga kerahasiaannya yang pelapor, kami jaga tidak akan kami sampaikan ke publik," katanya dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (29/10/2026).
Amran meminta masyarakat yang mengetahui adanya praktik penyelewengan beras SPHP untuk segera melapor dengan menyertakan bukti serta lokasi kejadian. Hal ini menyusul banyaknya informasi dugaan penyelewengan beras SPHP yang beredar di media sosial.
"Karena di medsos tadi malam di medsos banyak yang menyampaikan, beberapa kabupaten, tolong sampaikan lewat ini. Dan kami tindaklanjuti. HP ini di saya. Kalau begitu ada, buktinya, tandanya, tempatnya, apanya, dikirim, langsung ditindaklanjuti," ujarnya.
Menurut Amran, laporan yang diterima akan diteruskan kepada aparat kepolisian sesuai dengan wilayah kejadian, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Sebelumnya, Amran mengungkap praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium. Modus yang dilakukan yakni dengan membongkar kemasan beras SPHP yang dibeli dari Perum Bulog, kemudian memindahkannya ke karung lain sebelum dijual kembali.
"Jadi dia ini membeli order ke Bulog, setelah diorder, dijualkan. Nah, yang membeli ini dibongkar bungkusannya, kemudian masukkan karung. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos baru dijual," ungkapnya.
Amran menjelaskan, pelaku menggunakan karung polos tanpa merek sebagai kemasan sementara. Praktik tersebut masih akan didalami lebih lanjut, mengingat jumlah beras yang diduga terlibat mencapai 600 ton, bahkan berpotensi mencapai ribuan ton.
"Nanti dia ganti karung sementara. Polos (tanpa merek). Tapi nanti kita lihat pendalaman," katanya.
Amran mengecam praktik tersebut karena dinilai merampas hak masyarakat kurang mampu. Pasalnya, beras SPHP merupakan beras bersubsidi yang disalurkan pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
"Itu haknya orang miskin diambil, haknya orang sulit, ini subsidi karena itu untuk melapisi menengah ke bawah kan," pungkasnya.
