Kepala BGN Tutup 2.000 Dapur MBG, Ada yang Masak di Kandang Babi
JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono telah menutup lebih dari 2.000 unit dapur satuan pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) secara permanen selama 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Langkah tegas ini diambil setelah BGN menemukan maraknya dapur fiktif dan tidak higienis yang memanfaatkan celah sistem pembayaran tarif tetap (flat) Rp6 juta per hari dari manajemen terdahulu tanpa memperhatikan standar kelayakan tempat maupun kapasitas pelayanan.
"Banyak yang asal bikin dapur karena mau jelek atau bagus, melayani seribu sampai tiga ribu porsi, bahkan punya sertifikat higienis atau tidak, dulunya tetap dibayar Rp6 juta," ujar Sudaryono dalam acara evaluasi BGN terkait program MBG yang berlangsung di Usmar Ismail Hall, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Praktik manipulasi tersebut diperparah oleh temuan lokasi pengolahan makanan yang sangat kumuh serta membahayakan kesehatan anak-anak penerima program. Tim BGN mendapati fasilitas memasak yang didirikan persis di samping kandang ternak hingga di bawah sarang burung tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Ada dapur yang berdiri di sebelah kandang babi dan memasak di bawah sarang walet, ini gila dan demonstrasi kebodohan, sehingga lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi syarat sanitasi langsung kami tutup permanen," tegasnya.
Selain ketiadaan izin sanitasi, penertiban intensif ini turut mengungkap adanya sindikat pemalsuan dokumen legalitas operasional dapur yang kini telah dilimpahkan ke ranah pidana. Sudaryono menekankan bahwa kepemilikan dokumen administrasi semata tidak serta-merta menjamin mutu fasilitas sebelum diverifikasi langsung secara faktual di lapangan.
"Ada juga praktik SLHS palsu yang semuanya sekarang sudah diperiksa polisi, karena punya sertifikat saja belum tentu dapurnya layak, apalagi yang sama sekali tidak punya," kata Sudaryono.
Penyimpangan fatal juga menyasar rantai penanganan bahan makanan seperti insiden di Karo di mana ikan mentah dibiarkan pada suhu ruangan lebih dari 12 jam akibat freezer penuh, pembelian telur puyuh kupas matang di Cirebon yang tidak terjamin kebersihannya, hingga penggunaan bumbu kacang instan di Bogor yang menabrak SOP.
BGN memastikan tidak ada toleransi bagi pengelola yang mengabaikan keselamatan pangan demi meraup keuntungan sepihak dalam pelaksanaan program nasional ini.
"Dalam 100 hari ini kami tegaskan, semua kelalaian operasional yang disebabkan oleh unsur kesengajati hukumannya adalah ditutup secara permanen," urai Sudaryono.
