KSP Jenderal Sigit Ungkap Ketahanan Pangan hingga Penegakan Hukum 2 Tahun Prabowo-Gibran

KSP Jenderal Sigit Ungkap Ketahanan Pangan hingga Penegakan Hukum 2 Tahun Prabowo-Gibran

Nasional | okezone | Rabu, 28 Oktober 2026 - 12:40
share

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara tentang dua tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sigit, di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan ruang fiskal domestik, keberlanjutan, percepatan, serta efektivitas.

Seluruh program tersebut sangat ditentukan oleh kekuatan koordinasi dan penyelarasan antar-kementerian agar eksekusi kebijakan di tingkat akar rumput (frontline delivery) tetap dijalankan secara presisi dan tepat sasaran.

“Keberhasilan program-program prioritas nasional ditentukan oleh keselarasan antara perencanaan, pengawasan, dan pengendalian agar berjalan optimal serta tepat sasaran. Program strategis tersebut memerlukan pengawalan dan akselerasi berkelanjutan agar tidak tersendat oleh kendala birokrasi, regulasi, maupun koordinasi antarlembaga,” kata Sigit, Rabu (28/10/2026).

Namun pada titik ini, kata dia, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan setiap intervensi kebijakan dijalankan secara presisi, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dinamika tata kelola dua tahun pertama memperlihatkan arti penting sinergi antara kepemimpinan yang responsif dan ekosistem kerja yang adaptif,”ujarnya.

Penerjemahan Visi Asta Cita ke dalam program kerja konkret bertumpu pada penyelarasan langkah lintas sektoral, baik di tingkat birokrasi, pemerintah daerah, maupun dunia usaha.

“Di tingkat eksekusi, penanganan hambatan operasional terus difokuskan pada pembenahan kendala teknis, kerapian regulasi, serta penyetaraan standar operasional di lapangan,” kata Sigit.

Sigit berpandangan, capaian nyata terlihat pada pelembagaan dan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, perluasan perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan nasional dan stabilitas keamanan dalam negeri.

Pada program MBG, ia menyebutkan, tata kelola terus dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya semakin baik, transparan, dan efektif di lapangan. Terobosan penting terletak pada penataan rantai pasok lokal yang mengintegrasikan kelompok tani, peternak kecil, dan UMKM daerah ke dalam sistem pengadaan secara presisi, sehingga program ini sekaligus menjadi penggerak akselerasi roda ekonomi daerah.

“Pada pilar ketahanan pangan, energi, ketahanan nasional, serta penguatan ekonomi kerakyatan, capaian positif ditunjukkan melalui keberhasilan penyelarasan aturan distribusi pupuk bersubsidi, integrasi pemanfaatan lahan pertanian, kepastian harga di tingkat produsen, penyederhanaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, hingga efektivitas kedaulatan wilayah dan stabilitas Kamtibmas yang kondusif untuk mendukung iklim investasi,” ungkapnya.

 

“Pendekatan pemantauan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah melakukan percepatan penanganan dan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok di pasar. Capaian-capaian lintas sektor ini mengonfirmasi bahwa dengan kekuatan koordinasi dan eksekusi yang presisi, akselerasi ketercapaian target pembangunan di lapangan dapat direalisasikan secara terukur,” sambung dia.

Kendati fondasi dan capaian awal telah dirasakan, aspek utama yang masih harus dibenahi ke depan adalah memperkecil delivery gap, yaitu jarak antara komitmen kebijakan di pusat dan kecepatan respons pelayanan di daerah.

Kebijakan publik yang dirancang secara ideal memerlukan penyelarasan juknis teknis secara presisi agar eksekusi di daerah berjalan tepat waktu, presisi, dan sesuai sasaran.

“Dalam konteks penegakan hukum, reformasi pendidikan, dan perbaikan pelayanan publik, pengawasan berkesinambungan menjadi pekerjaan rumah mendesak. Pemantauan langsung pada unit-unit pelayanan publik secara berkala dibutuhkan untuk mendorong akselerasi peningkatan standar pelayanan secara presisi di sekolah, fasilitas kesehatan, hingga kantor kepolisian,” tuturnya.

“Selain itu, keterbukaan terhadap masukan akademisi, masyarakat sipil, dan asosiasi profesi menjadi elemen krusial untuk menjaga tata kelola pemerintahan tetap lincah (agile governance), transparan, dan tepat sasaran,” lanjut dia.

 

Dia menekankan, arah pembangunan ke depan ditentukan oleh upaya menjaga momentum melalui akselerasi yang konsisten serta penyempurnaan kerja secara berkelanjutan.

Langkah ini penting untuk memastikan pencapaian Visi Asta Cita bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan terukur.

Dia menambahkan, capaian perjalanan dua tahun ini menjadi fondasi sekaligus momentum berharga untuk memperkokoh kebersamaan dan merawat sinergi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga seluruh lapisan masyarakat.

“Agar momentum positif ini tetap terjaga, langkah ke depan membutuhkan birokrasi yang lincah, efisiensi anggaran yang presisi, serta kerja sama antarlembaga yang solid. Melalui semangat persatuan, optimisme, dan fokus eksekusi di setiap lini, Visi Asta Cita diharapkan terus menghadirkan manfaat nyata bagi terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya.

Topik Menarik