Bantah BUMN Jadi Tempat Bagi-Bagi Jabatan, Bakom: Banyak Orang Berhenti Jadi Komisaris-Direksi
JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Hariqo Wibawa Satria membantah anggapan BUMN tempat "bagi-bagi jabatan" di era Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, banyak direksi dan komisaris di BUMN yang berhenti.
Hariqo menjelaskan, Prabowo memiliki prinsip agar penghematan uang negara melalui pemangkasan BUMN dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk berbagi jabatan. Hal itu didasari dari upaya Prabowo yang memangkas jumlah BUMN.
"Di zamannya Pak Prabowo diminta 1.077 BUMN itu dikurangi menjadi 300 BUMN saja. Kalau bisa jumlahnya 200 atau 100. Ini menghemat uang negara lebih dari Rp50 triliun," kata Hariqo dalam dialog Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Kendati demikian, Hariqo berkata, Prabowo lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada, menjadikan BUMN tempat berbagi jabatan. Dia pun berkata, pengisian jajaran petinggi BUMN didasari atas banyaknya komisaris dan direksi yang berhenti
"Jadi Presiden kita lebih mengutamakan penghematan uang negara, kepentingan masyarakat ketimbang menjadikan BUMN untuk tempat orang-orang," tutur Hariqo.
"Kalau berpikirnya jangka pendek kan bisa saja, ya sudah BUMN digunakan untuk tim sukses sebanyak-banyaknya. Saat ini banyak sekali orang yang berhenti jadi komisaris, banyak orang yang berhenti jadi direksi," ujar Hariqo.
Dia juga mengungkapkan sudah tidak ada lagi tantiem atau bonus untuk komisaris BUMN. "Dan untuk pertamanya tantiem itu sudah tidak ada lagi untuk para komisaris. Nah, ini kan jarang yang dibicarakan orang. Yang dibicarakan orang yang jelek-jeleknya saja," tukasnya.
