Prancis Berlakukan Jam Malam Imbas Kerusuhan Besar Demonstrasi Pelajar

PARIS - Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan bahwa Prancis akan memberlakukan jam malam baru di wilayah-wilayah yang memerlukan pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini diambil menyusul penerapan pembatasan di beberapa kota yang terbukti membantu mencegah insiden besar sepanjang malam.

“Jam malam yang diterapkan secara selektif telah membantu menciptakan suasana tenang sepanjang malam,” tulis Lecornu di platform X, sebagaimana dilansir AFP, menambahkan bahwa para prefek akan memutuskan langkah-langkah lebih lanjut melalui koordinasi dengan para wali kota.

“Malam ini, jam malam baru akan ditetapkan di lokasi-lokasi yang situasinya memang mengharuskan,” ujarnya.

Prancis diguncang oleh salah satu kerusuhan terburuk dalam beberapa tahun terakhir pada Sabtu (17/10/2026), enam bulan sebelum negara itu memilih pengganti Presiden Emmanuel Macron.

Pemerintah, yang dituduh gagal mengantisipasi dan meredam kekerasan tersebut, memberlakukan jam malam parsial di Paris dan beberapa kota lainnya pada Senin (19/10/2026). Pihak kepolisian menyatakan bahwa malam itu berlalu tanpa insiden besar di seluruh negeri.

Pembatasan diperluas di sejumlah kota

Paris, Bordeaux di wilayah barat daya, dan Nice di French Riviera termasuk di antara kota-kota yang menerapkan jam malam parsial sebagai tanggapan atas kerusuhan yang terjadi menyusul demonstrasi pelajar selama berminggu-minggu terkait kondisi yang buruk di sekolah-sekolah menengah.

Beberapa pembatasan, termasuk di Paris, awalnya hanya diberlakukan pada malam hari dari Senin hingga Selasa. Langkah-langkah di Bordeaux dan Nice ditetapkan untuk tetap berlaku selama beberapa hari.

Di Paris, sebuah helikopter terbang di atas Place de la République—salah satu titik pusat kerusuhan—dengan menggunakan lampu sorot yang kuat untuk memantau kepatuhan terhadap jam malam tersebut.

Di Lyon, sekitar 500 orang berkumpul di depan kantor pariwisata yang sempat dibakar, meskipun terdapat larangan untuk berdemonstrasi. Para penyelenggara menyatakan bahwa pertemuan pada Senin malam itu diadakan sebagai bentuk dukungan bagi para pemilik toko yang terdampak penjarahan.

Pemerintah hadapi tekanan terkait kerusakan

Pemerintah telah menjadwalkan pertemuan darurat lanjutan pada Selasa, termasuk diskusi dengan perwakilan dari berbagai platform media sosial utama.

Menteri Keuangan Roland Lescure menjanjikan langkah-langkah dukungan bagi para pemilik toko dan perajin.

Patrick Martin, kepala kelompok lobi bisnis Medef, pada hari Selasa menuding negara telah “gagal” dalam menangani kerusuhan tersebut. Ia menyatakan bahwa berdasarkan perkiraan awal, setidaknya 3.000 pelaku usaha telah terdampak.