Adopsi Laporan Hubungan UE-China, Parlemen Eropa Soroti Isu Uighur dan HAM

JAKARTA – Parlemen Eropa baru saja mengadopsi sebuah laporan mengenai hubungan politik Uni Eropa-China, yang disusun oleh anggota Parlemen Eropa asal Belgia, Hilde Vautmans. Laporan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas mutlak—454 suara setuju, 86 suara menolak, dan 110 abstain.

Laporan tersebut, yang secara formal merupakan rekomendasi kepada Dewan, Komisi, dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa, merupakan tanggapan yang tegas dan lugas terhadap kebijakan dalam negeri maupun luar negeri pemerintah China, khususnya terkait dugaan genosida terhadap etnis Uighur.

Dokumen ini memiliki nilai politis yang dapat ditarik dari tanggal 9 Juni 2022, saat Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa kamp-kamp penahanan, sterilisasi paksa, serta kampanye untuk menghapus identitas nasional Uighur yang dilakukan oleh China merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mencerminkan risiko serius terjadinya genosida.

Empat tahun kemudian, pada tanggal 1 Juli 2026, undang-undang China yang disebut sebagai “Undang-Undang tentang Peningkatan Persatuan dan Kemajuan Etnis” mulai berlaku, setelah disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional pada tanggal 12 Maret. Laporan tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa “Undang-Undang Persatuan” ini dapat semakin melembagakan asimilasi.

Ini dinilai sebagai undang-undang asimilasi sistematis yang dirancang untuk menghapus identitas etnis khas bangsa Uighur, Tibet, dan kelompok etnis lainnya. Lebih lanjut, Pasal 63 undang-undang tersebut menyasar para aktivis Uighur, Tibet, Hong Kong, serta aktivis pembangkang China yang beroperasi di negara-negara luar negeri. Sebagaimana dicatat dalam laporan tersebut, ketentuan ini melanggar hukum internasional dan yurisdiksi berdaulat negara-negara anggota Uni Eropa.

Laporan Hilde Vautmans mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh China, serta tantangan lebih luas yang ditimbulkannya terhadap tatanan internasional berbasis aturan. Terkait Turkistan Timur (wilayah Xinjiang), Tibet, dan kerja paksa, laporan tersebut mendesak Uni Eropa untuk meningkatkan tekanan terhadap Beijing atas penindasan yang terjadi di Turkistan Timur dan Tibet, menegakkan larangan penuh terhadap barang-barang yang diproduksi melalui kerja paksa, serta menuntut pembebasan tanpa syarat bagi para tahanan politik.

Mengenai perang Rusia-Ukraina, laporan tersebut secara eksplisit mengidentifikasi Beijing sebagai “pihak yang berperan penting” dalam perang agresi Rusia. Pernyataan tersebut mengecam peran Tiongkok sebagai pemasok teknologi, komponen, dan peralatan berteknologi tinggi yang dapat digunakan ganda ke Rusia, dan menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan terverifikasi bahwa militer Tiongkok telah melatih personel militer Rusia untuk berperang di Ukraina.

Di Selat Taiwan, laporan tersebut menentang perubahan sepihak terhadap status quo melalui kekerasan atau paksaan dan merekomendasikan koordinasi keamanan yang lebih erat dengan mitra demokratis di kawasan, termasuk kehadiran angkatan laut yang berkelanjutan dan latihan bersama.

Di bidang pengurangan risiko ekonomi, laporan tersebut menggambarkan industri kendaraan listrik China sebagai ancaman serius, baik secara ekonomi maupun keamanan, dan menyerukan Eropa untuk mengurangi ketergantungan strategisnya pada Tiongkok di berbagai sektor termasuk bahan baku penting, obat-obatan penting, dan semikonduktor.

“Mayoritas suara hari ini menandai titik balik dalam kebijakan Eropa terhadap China,” kata pelapor dan penulis laporan tersebut, Hilde Vautmans, sebagaimana dilansir Bitter Winter, Senin (19/10/2026).

Namun, ada satu masalah krusial dan mendesak yang menuntut perenungan serius. Para pembuat kebijakan di Eropa tidak boleh menganggap kewajiban moral dan hati nurani mereka telah terpenuhi hanya dengan mengesahkan resolusi serta mengeluarkan pernyataan yang minim pelaksanaan praktis. Resolusi yang sekadar menjadi kata-kata tanpa tindakan nyata justru akan semakin memperkuat ambisi agresif Beijing, sehingga menciptakan ancaman yang jauh lebih besar bagi dunia. Meskipun rekomendasi ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ia menyediakan kerangka politik yang kuat bagi Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Secara historis, China—saat masih lemah secara ekonomi dan militer—tampak lebih terbuka terhadap seruan internasional dan mengadopsi sikap diplomatik yang lebih lunak. Kelalaian pihak Barat selama bertahun-tahun, ditambah dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan perdagangan jangka pendek daripada prinsip-prinsip dasar, telah membiarkan China tumbuh menjadi negara adidaya global. Saat ini, Tiongkok mengancam kelompok-kelompok yang berada di bawah pendudukannya—seperti orang Uighur, Tibet, Mongol Selatan, Kanton, dan penduduk Hong Kong—serta menjadi bahaya serius bagi tatanan demokrasi global maupun keamanan Eropa.

Otoritas Uni Eropa harus menerapkan sanksi hukum yang konkret dan langkah-langkah hukuman terhadap “Undang-Undang Asimilasi” yang telah berlaku sejak 1 Juli; terhadap operasi lintas batas Tiongkok yang menargetkan kelompok Uighur, Tibet, Hong Kong, serta para pembangkang China melalui represi transnasional; dan terhadap praktik kerja paksa yang mereka lakukan.

Rekomendasi terbaru ini melanjutkan resolusi Parlemen Eropa tertanggal 30 April terkait Undang-Undang Persatuan Etnis. Namun, agar deklarasi tersebut berdampak nyata, Uni Eropa dinilai perlu melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan tertulis dengan menerapkan sanksi hukum yang mengikat dan tegas terkait praktik asimilasi, penindasan ekstrateritorial, serta kerja paksa.