Kepala BNPB Tegaskan Pentingnya Evaluasi Personel dan Alutsista dalam Penanganan Karhutla

PALEMBANG — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penguatan sinergi lintas lembaga agar penanganan karhutla berjalan efektif serta tepat sasaran. Hal ini disampaikan Kristomei saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Minggu (18/10/2026).

Kunjungan ini merupakan langkah BNPB untuk mengidentifikasi dan memetakan langsung berbagai kendala serta kebutuhan penanganan karhutla di daerah yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.

“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk diback-up," ujar Kristomei.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi program antara pusat dan daerah.

“Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," jelasnya.

Meskipun ribuan personel gabungan dan berbagai armada alutsista seperti helikopter telah dikerahkan, evaluasi secara berkala dinilai krusial untuk mengukur efektivitas operasi di lapangan. Hal ini bertujuan agar pengerahan pasukan dan penggunaan sarana prasarana berbanding lurus dengan penurunan luasan kebakaran serta jumlah titik panas (hotspot).

“Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" jelasnya.

Sebagai langkah taktis, Kristomei mendorong pembentukan posko-posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko diwajibkan memiliki penanggung jawab wilayah yang jelas, peta pembagian tugas, serta kepastian jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan.

Selain itu, BNPB mendorong pengujian efisiensi dan efektivitas berbagai teknologi pemadaman, baik metode konvensional seperti operasi water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis NaCl, maupun inovasi baru seperti penggunaan es kering (dry ice). Penggunaan teknologi tersebut harus terukur secara saintifik agar tepat sasaran dan hemat anggaran.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran Pemprov Sumsel.