Kapasitas Pelabuhan Naik, Ekosistem Logistik Darat Diperkuat

SURABAYA - Peningkatan kapasitas pelabuhan peti kemas perlu diikuti penguatan simpul logistik di sisi darat. Hal ini perlu dilakukan agar percepatan bongkar muat tidak justru memindahkan titik hambatan ke rantai distribusi berikutnya. 

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Prof. Kuncoro Harto Widodo,  mengatakan pertumbuhan arus peti kemas perlu diimbangi dengan penguatan seluruh simpul dalam ekosistem logistik. Menurutnya, peningkatan layanan logistik tidak hanya bergantung  pada infrastruktur fisik, tetapi juga integrasi data, kapasitas sumber daya manusia, dan  dukungan regulasi. 

Pakar manajemen logistik dan rantai pasok itu mengatakan volume arus peti kemas nasional  mengalami pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut membuat  penguatan kapasitas dan keterhubungan antarsimpul menjadi semakin penting.

“Hambatan  pada satu simpul akan berdampak pada simpul lainnya,” ujar Kuncoro.

Karena itu, Kuncoro mendorong integrasi data antara terminal, perusahaan pelayaran, depo,  trucking, kawasan industri, dan pemerintah. Pemanfaatan National Logistics Ecosystem  (NLE) juga perlu terus dioptimalkan agar pergerakan informasi dapat mengikuti bahkan  mendahului pergerakan barang. 

“Yang diidealkan itu aliran informasi mestinya setiap saat bahkan kalau bisa mendahului aliran  barang,” katanya. 

Selain integrasi sistem informasi, Kuncoro menilai pengembangan angkutan barang berbasis  kereta api perlu diperkuat sebagai alternatif distribusi menuju pelabuhan. Pengembangan  moda tersebut juga dapat mendukung upaya penanganan kendaraan over dimension overload (ODOL) di jalur darat. 

Pandangan mengenai pentingnya keterhubungan antarsimpul juga disampaikan praktisi  kepelabuhanan serta logistik dari Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti, Wahyono  Bimarso. 

Menurutnya, kemampuan terminal peti kemas di Indonesia pada dasarnya sudah  semakin baik dan memenuhi standar internasional. Namun, peningkatan produktivitas di  dalam terminal tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti kesiapan  fasilitas setelah kontainer keluar dari pelabuhan. 

"Terminal peti kemas kita sebenarnya sudah berstandar internasional. Persoalan utama justru  muncul setelah kontainer keluar dari pelabuhan. Kecepatan bongkar muat tidak akan  berdampak maksimal apabila depo, gudang, jalan, dan sistem distribusi di sisi darat tidak  berkembang dengan kecepatan yang sama,” kata Wahyono.

Pria yang juga Kaprodi Teknik Kelautan ITL Trisakti ini mencontohkan kondisi di Merauke.  Meskipun fasilitas pelabuhan dinilai sudah memadai, keterbatasan lapangan penumpukan  dan gudang di belakang pelabuhan masih menjadi persoalan. 

"Pelabuhannya sudah bagus, peralatannya lengkap, tetapi dari sana belum ada lapangan  penumpukan atau gudang di belakang pelabuhan," katanya. 

Menurut Wahyono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas terminal  perlu direncanakan bersama dengan kesiapan simpul logistik lainnya. Jika tidak, antrean dan  kepadatan berpotensi berpindah dari terminal menuju depo, trucking, gudang maupun  jaringan jalan. 

Produktivitas Terminal 

Dari sisi pelayaran, peningkatan kapasitas dan produktivitas terminal tetap dinilai penting  untuk mendukung efisiensi operasional kapal. Ketua DPC INSA Semarang,Hari Ratmoko, mengatakan produktivitas terminal peti kemas saat ini sebenarnya sudah cukup baik. Namun,  peningkatan kapasitas dermaga dan kedalaman alur tetap diperlukan untuk mengakomodasi  pertumbuhan trafik kapal. 

“Semakin lancar bongkar muat, maka akan semakin efisien dan efektif waktunya dan shipping  line akan senang. Waktu sandar di Pelabuhan Tanjung Emas cepat, bongkar cepat, memuat  cepat dan bisa menuju ke pelabuhan berikutnya sesuai schedule,” ujarnya. 

Peningkatan produktivitas di terminal harus berjalan beriringan dengan kesiapan fasilitas  penyangga di luar terminal. Dalam konteks tersebut, depo kontainer memiliki peran penting  dalam menjaga kelancaran rantai pasok. 

“Depo kontainer itu cukup punya peran penting dalam supply chain,” katanya. Depo tidak  hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kontainer kosong, tetapi juga dapat menjadi  buffer ketika lapangan penumpukan di dalam pelabuhan mulai mengalami kepadatan. 

Sementara, Ketua DPC Aptrindo Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Supriyono,  mengatakan kondisi pada awal semester II 2026 di sisi darat Pelabuhan Tanjung Emas  Semarang saat ini relatif lancar. Perputaran truk tidak lagi menghadapi kepadatan seperti  pada awal tahun. 

“Sekarang sudah lancar untuk perputaran truk di Pelabuhan Tanjung Emas. Tidak ada  kendala lagi karena kondisi yard di pelabuhan juga tidak sepadat di awal-awal tahun,” ucapnya.

Meski demikian, menurut Supriyono, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi  untuk menjaga kelancaran operasional. Salah satunya perubahan jadwal kapal yang dapat  membuat truk harus menunggu lebih lama. 

Begitu pula dengan implementasi Terminal  Booking System (TBS) yang masih bisa dioptimalkan terkait ketersediaan slot kendaraan.  Aptrindo turut mendorong agar depo kontainer di Semarang dapat beroperasi selama 24 jam  sehingga pergerakan kontainer dapat lebih fleksibel dan antrean kendaraan dapat ditekan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran terminal tidak hanya ditentukan oleh  kemampuan alat bongkar muat, tetapi juga oleh koordinasi jadwal kapal, ketersediaan slot  kendaraan, serta kesiapan fasilitas setelah kontainer meninggalkan terminal. 

Tantangan di Kawasan Timur 

Persoalan kesiapan simpul darat terjadi di kawasan timur Indonesia. Kepala Cabang PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Merauke Puji Hermoko mengatakan kebutuhan paling  mendesak di wilayah tersebut adalah keberadaan depo kontainer di luar kawasan pelabuhan  sebagai fasilitas penyangga. 

“Kontainer harus bisa keluar, dalam arti harus ada backup depo di luar karena Merauke 100 persen  deponya di dalam,” ujarnya.

Menurut Puji, keterbatasan ruang penumpukan berdampak pada meningkatnya biaya logistik. SPIL beberapa kali menurunkan muatan di Timika sebelum kemudian digabungkan dengan  kapal lain menuju Merauke. Selain menambah biaya dan memperpanjang rantai distribusi, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko terhadap komoditas, khususnya muatan pangan. 

“Harapan kami, ada kebijakan dari Pemda maupun Pemprov sehingga kami bisa membuat  depo di luar,” katanya. 

Kebutuhan penguatan simpul logistik di Merauke juga menjadi perhatian pengelola TPK  Merauke. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengatakan pihaknya menyiapkan revitalisasi lapangan penumpukan seluas 1,4 hektare untuk meningkatkan  kapasitas pelayanan peti kemas. 

Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, penguatan akses, serta penambahan  peralatan bongkar muat berupa rubber tyred gantry crane (RTG). Pekerjaan tersebut saat ini  masih dalam proses lelang di kantor pusat. 

“Pekerjaan revitalisasi itu nanti luasannya 1,4 hektare yang mau diperbaiki. Untuk penguatan,  perbaikan akses, pembuatan jalur alat RTG. Dengan adanya RTG itu, kami berharap  kapasitas bertambah ke atas,” ujar Rasul saat dihubungi Rabu (23/9/2026). 

Selain revitalisasi, Rasul menilai keberadaan depo di luar kawasan pelabuhan diperlukan agar  aktivitas penumpukan tidak membebani ruang operasional terminal. Namun,  pengembangannya masih menghadapi kendala investasi serta daya dukung jalan. 

“Depo itu sebenarnya lini dua, memang harus di luar pelabuhan. Kami berharap perusahaan  pelayaran membuat depo di luar pelabuhan. Namun, ada beberapa kendala, mulai dari  kebutuhan investasi hingga izin pemerintah untuk lintas jalan keluar karena daya dukung  jalan,” ucapnya. 

Menurut Rasul, pemerintah daerah telah menawarkan lokasi untuk pengembangan depo.  Pihaknya berharap dukungan Pemda dapat mempercepat penyediaan depo eksternal  sekaligus pengembangan kawasan pelabuhan.

“Kalau kita mau melakukan pengembangan, ada Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Ini  sementara disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunannya juga  melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk KSOP dan perhubungan laut,” terang  Rasul. 

Gambaran mengenai pentingnya kesinambungan arus peti kemas juga terlihat di TPK New  Makassar. Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus, mengatakan operasional  terminal sejauh ini berjalan dengan baik. Saat ini TPK Makassar berperan sebagai salah satu  hub utama distribusi menuju kawasan timur Indonesia. 

“Makassar jadi hub untuk Indonesia Timur. Jadi simpul utama distribusi berbagai komoditas  yang bergerak menuju kawasan timur Indonesia,” ucapnya.

Teguh mengatakan Pelindo berfokus menjaga kesiapan infrastruktur dan peralatan bongkar muat agar pelayanan terminal dapat berlangsung secara konsisten. Namun, kelancaran distribusi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas bongkar muat di dermaga. Pergerakan kontainer setelah keluar dari terminal juga perlu dijaga agar tidak terjadi penumpukan pada simpul berikutnya. 

“Agar kelancaran distribusi kontainer bisa terjaga. Karena kelancaran distribusi tidak hanya  bergantung pada kecepatan bongkar muat di dermaga, tetapi juga kesinambungan  pergerakan kontainer setelah keluar dari kapal menuju sisi darat,” tuturnya. 

Teguh mengatakan kapasitas yang tersedia di Makassar saat ini masih memadai untuk  mendukung sirkulasi peti kemas. Dalam menjaga kelancaran tersebut, koordinasi antara  operator terminal, shipping line, perusahaan trucking, pengelola depo, hingga pemilik barang  menjadi bagian penting dalam kesinambungan rantai logistik. 

Sementara itu, di TPK Ambon, Pelindo berupaya mengantisipasi potensi bottleneck di sisi  darat dengan memperkuat koordinasi bersama para pemangku kepentingan. Koordinasi dan  evaluasi dilakukan secara berkala bersama stakeholder maupun pengguna jasa untuk  memastikan kelancaran arus barang dan logistik. 

“Pelindo selalu koordinasi dan evaluasi dengan beberapa stakeholder dan customer terhadap  kelancaran arus barang atau logistik,” ujar Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi,  dalam keterangan tertulis.

Menurut Yandi, salah satu kebutuhan infrastruktur yang mendesak untuk mengimbangi  pertumbuhan arus peti kemas di TPK Ambon adalah peremajaan peralatan. Langkah tersebut  diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan yang andal dan siap beroperasi.

Pelindo  juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung penambahan  kapasitas lapangan penumpukan guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas.