Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi? Ini 6 Jalur Protes yang Bisa Ditempuh Warga

JAKARTA — Masyarakat yang merasa pemeringkatan desil tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dapat mengajukan usul atau sanggah melalui sejumlah jalur yang disediakan pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan masyarakat dapat menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berikut tahapan yang dapat ditempuh warga:

1. Melapor melalui RT/RW

Warga dapat menyampaikan usul atau sanggah melalui RT/RW sebagai jalur awal untuk memperbarui data.

2. Mengajukan melalui kelurahan atau desa

Pengaduan dapat diteruskan ke kelurahan atau desa untuk diproses dalam mekanisme pemutakhiran data.

3. Menyampaikan kepada dinas sosial

Warga juga dapat mengajukan permasalahan data melalui dinas sosial di wilayah masing-masing sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos).

4. Menggunakan aplikasi Cek Bansos

Masyarakat dapat mengajukan usul atau sanggah secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi tersebut menyediakan fitur usul dan sanggah.

“Bapak-Ibu sekalian bisa usul, bisa menyanggah. Saya usul, saya ini pengen dapat bansos, boleh. Atau Ibu mengatakan saya punya tetangga, sebenarnya tidak layak menerima bansos, maka saya ingin menyanggah,” kata Gus Ipul.

5. Menghubungi Command Center 171 atau WhatsApp Kemensos

Bagi masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi, Kemensos menyediakan saluran pengaduan melalui Command Center 171. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui WhatsApp Kemensos di 0877-1717-171.

6. Meminta pendampingan Agen Perlinsos

Warga yang kesulitan mengakses sistem secara mandiri dapat meminta bantuan Agen Perlinsos atau Agen Perlindungan Sosial. Agen tersebut dapat membantu masyarakat mengakses sistem perlindungan sosial, termasuk mendampingi proses pembaruan data.

Gus Ipul mengatakan pemerintah memahami tidak semua masyarakat terbiasa menggunakan telepon pintar atau mampu mengajukan usul dan sanggah secara mandiri. Karena itu, keterlibatan masyarakat melalui Agen Perlinsos diperlukan untuk membantu proses perbaikan data.

“Saya minta Pak Marlo dan teman-teman semuanya menjadi Agen Perlinsos. Jadi nanti kalau mau perjuangkan mereka tidak perlu lagi datang ke sini dulu,” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, masyarakat yang mengetahui kondisi tetangga atau warga di lingkungannya dapat ikut membantu agar mereka masuk ke dalam sistem dan kemudian diverifikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah tidak bisa sendirian. Butuh bantuan Bapak-Ibu sekalian,” ujarnya.

Ia menjelaskan mekanisme tersebut juga menjadi bagian dari persiapan digitalisasi bantuan sosial yang saat ini tengah diuji coba pemerintah dan direncanakan berlaku secara nasional pada 2027.

Keterlibatan masyarakat diperlukan karena data kesejahteraan bersifat dinamis. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejauh ini telah membuat lebih dari 4,3 juta keluarga yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial masuk sebagai penerima setelah data diperbaiki.

“Kalau ada data yang tidak akurat, mari kita perbaiki,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan bantuan sosial bukan sesuatu yang diberikan berdasarkan kedekatan ataupun hadiah dari pemerintah.

“Bansos itu adalah hak dari rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan, yang memenuhi kriteria,” ujarnya.