AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme
WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, sebagai pemenuhan komitmen Presiden Donald Trump untuk memberikan keringanan sanksi kepada Damaskus. Dengan langkah ini, Suriah tidak lagi dikenai larangan berdasarkan Peraturan Sanksi Pemerintah dalam Daftar Terorisme, menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan pada Senin (24/8/2026).
Suriah telah menyandang status tersebut sejak tahun 1979, dan label itu membawa pembatasan luas terkait bantuan keamanan, transaksi keuangan, dan investasi asing.
Meskipun sebagian besar sanksi AS telah dicabut menyusul jatuhnya rezim Bashar al-Assad, status tersebut tetap menjadi salah satu hambatan utama bagi pemulihan ekonomi negara itu.
Trump secara resmi memberi tahu Kongres mengenai niat untuk mencabut label tersebut pada tanggal 8 Juli, setelah pertemuan dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di Ankara.
Washington juga mencabut status Front Al-Nusra—yang juga dikenal sebagai Hayat Tahrir al-Sham (HTS)—sebagai Organisasi Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus (Specially Designated Global Terrorist).
Kantor Departemen Keuangan tersebut juga menghapus HTS dari daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus dan Orang yang Diblokir (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).
Akibatnya, Lisensi Umum 25—yang sebelumnya mengizinkan transaksi yang sebenarnya dilarang karena keterlibatan kelompok tersebut dalam pemerintahan—dicabut karena dianggap "tidak lagi diperlukan", menurut kantor tersebut.
HTS adalah kelompok perlawanan oposisi bersenjata Suriah yang memerangi kebrutalan rezim Assad serta teroris Daesh.
Kelompok tersebut dipimpin oleh al-Sharaa, yang menjadi presiden Suriah setelah jatuhnya Assad.
Perubahan kebijakan ini terjadi menyusul jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024 dan upaya-upaya yang kemudian dilakukan al-Sharaa untuk menstabilkan negara tersebut.
Rezim Assad berulang kali dituduh oleh PBB, organisasi hak asasi manusia internasional, dan pemerintah negara-negara Barat melakukan pelanggaran luas, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, serta penggunaan senjata kimia.
Assad melarikan diri ke Rusia, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak tahun 1963.
Al-Sharaa melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada bulan November lalu; ini merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin Suriah sejak negara itu merdeka pada tahun 1946.
Kunjungan tersebut menyusul pertemuan sebelumnya dengan Trump di Riyadh pada bulan Mei 2025, yang berlangsung tak lama sebelum Washington mencabut sanksi Caesar.
Pasca-era Assad, pemerintah baru Suriah melakukan reformasi, mendorong persatuan, serta mengupayakan kerja sama regional dan internasional.
