Hunian TOD Stasiun Manggarai Dibangun, Bisa KPR Dicicil hingga 40 Tahun

JAKARTA – Hunian vertikal terjangkau mulai dikembangkan di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta. Masyarakat nantinya dapat memanfaatkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun dan suku bunga 6 tetap hingga lunas.

Skema pembiayaan tersebut disiapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) seiring dimulainya pembangunan Hunian Manggarai yang dikembangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti. Proyek ini direncanakan memiliki 3.784 unit hunian yang tersebar di delapan tower dan terintegrasi dengan salah satu simpul transportasi publik utama di Jakarta.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, tenor panjang tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian di tengah kota dengan cicilan yang lebih terjangkau. Suku bunga juga dipastikan tetap selama masa kredit.

“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba yang 40 tahun dengan bunga 6 sampai lunas. Jadi bunganya tidak akan berubah,” ujar Nixon di sela groundbreaking Hunian Manggarai.

Harga di Bawah Rp600 Juta

Pada momentum groundbreaking, BTN dan PT KA Properti Manajemen (KAI Properti) turut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Hunian Manggarai. PKS tersebut ditandatangani Nixon bersama Direktur Utama KAI Properti Mohamad Ramdany sebagai kelanjutan dari kolaborasi yang sebelumnya telah dirintis melalui Nota Kesepahaman.

Kerja sama meliputi pengembangan skema pembiayaan, penyediaan layanan perbankan dan transaksi, pemasaran bersama, hingga dukungan akses pembiayaan bagi calon konsumen. BTN juga menyiapkan balé by BTN sebagai salah satu kanal untuk pendaftaran minat dan pembayaran Nomor Urut Pemesanan (NUP) Hunian Manggarai.

Menurut Nixon, salah satu daya tarik proyek tersebut adalah lokasinya yang berada di pusat Jakarta dan dekat dengan berbagai moda transportasi publik. BTN juga berupaya menjaga harga hunian tetap berada di bawah Rp600 juta.

“Tengah Jakarta, dekat transportasi, harga kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” kata Nixon.

Dalam penyaluran pembiayaan, BTN akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menyesuaikan proses pembelian terhadap perkembangan pembangunan proyek. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perlindungan bagi konsumen. Sementara itu, pembahasan mengenai pembiayaan konstruksi kepada KAI Properti masih berlangsung.

Nixon menyebut Hunian Manggarai dapat menjadi proyek percontohan untuk pengembangan hunian vertikal terjangkau di pusat Jakarta. Konsep tersebut dinilai berpotensi diterapkan di kawasan sekitar stasiun maupun simpul transportasi publik lainnya.

“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kita akan mulai dari daerah-daerah stasiun kereta karena lebih mudah. Setelah itu mungkin kita akan bicara kawasan LRT dan MRT,” ujarnya.

Hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik dinilai semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Selain mengatasi keterbatasan lahan untuk rumah tapak, konsep tersebut juga menawarkan akses mobilitas yang lebih mudah, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di pusat kota.

“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah sulit dan terlalu mahal. Jadi kita harus realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas. Anak muda sekarang juga suka, yang penting di tengah kota dan sarana transportasinya dekat,” kata Nixon.

Jangkau Masyarakat Lebih Luas

Untuk memperluas akses pembiayaan, BTN menyiapkan dua pilihan, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR nonsubsidi.

FLPP ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan pemerintah. Sementara itu, KPR nonsubsidi disiapkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

BTN juga menawarkan skema KPR nonsubsidi dengan uang muka mulai 5 serta suku bunga promosi. Dengan dua pilihan tersebut, calon konsumen dapat memilih pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Pengembangan Hunian Manggarai juga sejalan dengan upaya menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi BTN dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi. Ia menilai kemampuan BTN dalam menyalurkan FLPP dapat mendukung pembangunan hunian serupa di aset KAI lainnya.

“Untuk FLPP juara satu, saya nggak ada lawan BTN. Saya mohon Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, supaya aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menilai pembangunan Hunian Manggarai merupakan salah satu langkah untuk menghadirkan hunian terjangkau di pusat kota. Ia mengingatkan agar rumah tersebut diberikan kepada masyarakat yang memang menjadi sasaran program dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi.

“Kita harus adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” kata Hashim.

Hashim juga berharap konsep hunian terjangkau yang terhubung dengan transportasi publik dapat diterapkan pada aset-aset KAI lainnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, Hunian Manggarai dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare. Proyek tersebut terdiri atas delapan tower dengan ketinggian 24 lantai.

Sebanyak 1.276 unit akan dibangun di Blok G yang terdiri atas tiga tower. Sementara Blok F mencakup lima tower dengan total 2.508 unit.

Selain hunian, proyek tersebut akan dilengkapi 150 unit retail pendukung. Pilihan unit yang tersedia mulai dari tipe studio 28 hingga tipe 52 dengan tiga kamar tidur. Keseluruhan pembangunan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 18 bulan.

Bobby mengatakan proyek tersebut diarahkan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau di tengah kota, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan pemerintah. Tata kelola pembangunan juga akan dijaga agar unit hunian dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi target program.