Bahlil Laporkan PLTS 1 MW per Desa ke Prabowo, Ini Updatenya

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) per desa sebagai bagian dari upaya memperluas akses listrik. 

Bahlil menyampaikan perkembangan tersebut saat peresmian pembangunan PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

"Kami juga laporkan untuk PLTS di beberapa tempat, 1 megawatt per desa sudah dilakukan oleh Pertamina. Pertamina di wilayah Sumatera itu telah melakukan (pembangunan PLTS) di desa yang tidak ada listrik. Sekarang sudah 1 megawatt, sudah ada dan masyarakat sudah dapat listrik," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah akan memperluas program tersebut ke berbagai daerah yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik. Pengembangan PLTS 100 GWp akan disinergikan dengan program listrik masuk desa untuk memperluas elektrifikasi.

"Daerah-daerah yang belum ada listrik kita akan penetrasi dengan program 100 GWp dan listrik masuk desa agar semua ada listriknya," ujarnya.

Bahlil juga melaporkan pengembangan pembangkit energi terbarukan di Bangka Belitung. PLN telah mengembangkan pembangkit listrik dengan mengonversi pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) menjadi pembangkit dengan bauran energi angin dan matahari.

Menurut Bahlil, penggunaan energi terbarukan tersebut berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang selama ini digunakan untuk pembangkit listrik.

"Ini mampu menghemat APBN dari subsidi solar. Kita targetkan total listrik di Indonesia masih ada 12,6 GW yang pakai solar. Dari 12,6 GW itu kita hasilkan minyak kita 230.000-250.000 barel per hari," katanya.

Ia mengatakan pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar solar dapat menekan kebutuhan impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi dalam negeri.

"Jadi kalau mampu dilakukan penurunan impor, khusus solar akan turun dan pakai energi nasional," ujarnya.

Khusus di Bali, Bahlil menyebut penggunaan pembangkit energi terbarukan berkapasitas hingga 1.000 MW berpotensi mengurangi konsumsi solar. PLN diperkirakan dapat menghemat sekitar 0,6 juta kiloliter (KL) solar karena sebagian kebutuhan listrik Bali saat ini masih dipenuhi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"Khusus Bali, dengan kita memakai 1.000 MW, mampu efisiensi 0,6 juta KL solar dilakukan PLN. Selama ini Bali masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian karena kampanyenya green energy," kata Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah akan membuka proses tender pembangunan pembangkit tersebut dengan mendorong keterlibatan perusahaan pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Ia mengatakan proyek akan diberikan kepada IPP apabila menawarkan harga yang kompetitif. Namun, jika tidak ada IPP yang berminat atau harga yang ditawarkan tidak kompetitif, pemerintah akan mengambil alih pembangunan melalui Danantara.

"Tim akan lakukan tender. Ini didorong IPP. Kalau harga kompetitif, dikasih IPP. Kalau tidak ada yang mau dan tidak kompetitif, diambil oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang efisien, efektif, dan terjangkau," pungkasnya.