Purbaya Buka-bukaan soal Keuangan Negara
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas keuangan negara, menjamin likuiditas perbankan, serta menopang keberlanjutan pembangunan nasional.
Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan kas dan kebijakan fiskal yang lincah (agile), adaptif, namun tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Dia mencontohkan efektivitas kebijakan pengalihan dana dari Bank Indonesia (BI) ke industri perbankan yang terbukti mampu memulihkan likuiditas sistem keuangan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi.
Adapun Purbaya meminta DJPb untuk mendokumentasikan setiap pengalaman strategis dalam pengelolaan arus kas negara sebagai pengetahuan institusional agar dapat dijadikan panduan dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DJPb yang telah bekerja keras menjaga keuangan negara tetap agile, responsif, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Peran DJPb bukan hanya mencatat angka, tetapi mengubahnya menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa agenda penataan organisasi di tubuh DJPb tidak sebatas restrukturisasi administrasi, melainkan langkah nyata untuk memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan memperjelas pembagian tanggung jawab kerja.
DJPb diharapkan memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) dalam memantau dinamika ekonomi dan keuangan guna merespons potensi risiko secara cepat dan tepat.
Di samping mendorong inovasi pengelolaan keuangan negara yang berbasis pengetahuan dan kompetensi tinggi, Purbaya mengingatkan agar seluruh kebijakan fiskal tetap dijalankan dengan integritas, disiplin, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.
Melalui penataan ini, DJPb diproyeksikan tumbuh menjadi institusi perbendaharaan yang modern, responsif terhadap kebutuhan nasional, serta mampu menjaga stabilitas fiskal demi mendukung visi pembangunan Indonesia.
