Cimahi Tetapkan Status Kekeringan hingga 30 September, Air Bersih Dikirim Dua Kali Seminggu
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum mendistribusikan air bersih ke Kota Cimahi, Jawa Barat, pascapengumuman Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 360/Kep.1530-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Kekeringan hingga 30 September 2026.
Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat, M. Reva Sastrodiningrat, menjelaskan distribusi air bersih dilakukan dua kali dalam seminggu, yakni setiap Selasa dan Jumat, dengan menjangkau enam titik pelayanan yang tersebar di empat RW.
"Sebanyak lima unit mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter dikerahkan pada setiap distribusi. Dengan demikian, total air bersih yang disalurkan mencapai 20.000 liter per pengiriman atau sekitar 40.000 liter per minggu," ujar Reva, Selasa (28/7/2026).
Kondisi kekeringan di wilayah tersebut dipicu oleh kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya ketersediaan air tanah dangkal yang selama ini menjadi sumber utama masyarakat. Warga sebelumnya hanya mengandalkan sumur, sementara jaringan pelayanan PDAM belum menjangkau kawasan terdampak sehingga ketergantungan terhadap air tanah menjadi sangat tinggi.
Distribusi bantuan dilakukan melalui tiga titik utama yang melayani empat RW di Kelurahan Leuwigajah yang menjadi prioritas karena merupakan wilayah dengan tingkat kekeringan paling tinggi.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui ancaman kekeringan dan krisis air bersih. Setidaknya ada 312 RW yang terancam mengalami kekeringan hingga Oktober mendatang.
"Kalau melihat dari potensinya, semua kelurahan di Kota Cimahi ini terancam kekeringan dan krisis air bersih, artinya merata, dan puncaknya pada Agustus sampai Oktober 2026 nanti," kata Fithriandy.
Sementara itu, mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), pada kemarau panjang dua tahun lalu kekeringan terparah terjadi di Cimahi bagian selatan, mulai dari Kelurahan Melong, Utama, hingga Leuwigajah.
"Kekeringan terparah yang kita catat itu dua tahun lalu, dampak yang ditimbulkan sama. Kemudian paling parah ada di daerah selatan, memang karena warga mengandalkan air PDAM dan sebagian air tanah," ucap Fithriandy.
