Bukan Minimarket, Zulhas: Kopdes Merah Putih Salurkan Barang Subsidi dan Serap Hasil Pertanian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bukan minimarket atau supermarket seperti yang dipersepsikan masyarakat.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program subsidi sekaligus menjadi penyerap (offtaker) hasil pertanian.

"Koperasi ini bukan supermarket, karena dibenaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi, ya, dan barang-barang bantuan pemerintah," jelas Zulhas dalam konferensi pers, Selasa (28/7/2026).

Selain menjadi saluran distribusi bantuan pemerintah, Zulhas mengatakan, KDKMP juga akan berfungsi sebagai offtaker komoditas pertanian prioritas, seperti beras. Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat melindungi petani dari permainan harga oleh tengkulak.

Dia mencontohkan, apabila harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram (kg), namun tengkulak hanya membeli Rp5.000 per kg, maka koperasi dapat menyerap gabah petani sesuai HPP melalui kerja sama dengan Bulog.

"Tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasinya mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi, infrastruktur dan sebagai offtaker," lanjut Zulhas.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, keberadaan Kopdes Merah Putih akan memangkas rantai pasok komoditas pertanian yang selama ini dinilai terlalu panjang.

"Ini koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian, ini adalah fungsi utamanya memotong ssupply chain, rantai pasok. Itu dari delapan menjadi tiga. Jadi dari delapan rangkaian menjadi tiga. Tiga itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat," ungkap Amran.

Menurutnya, panjangnya rantai distribusi membuat keuntungan lebih banyak dinikmati para perantara. Berdasarkan perhitungan pemerintah terhadap sembilan komoditas pertanian, keuntungan yang diperoleh middleman mencapai sekitar Rp313 triliun.

Amran menilai apabila sebagian keuntungan tersebut dapat dialihkan melalui koperasi, maka pendapatan petani akan meningkat sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

"Artinya apa? Ada Rp263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditas bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, konsumen yang biasanya beli 1 kg bisa menjadi 1,5 kg," sebutnya.

Selain menyerap hasil panen, koperasi juga akan mempermudah petani memperoleh pupuk karena distribusinya dilakukan langsung di tingkat desa. Petani pun dapat menjual gabah ke koperasi tanpa harus menempuh jarak jauh menuju gudang Bulog.

Dia menambahkan, koperasi juga akan menjalankan fungsi sebagai distributor melalui Agrinas Pangan. Skema tersebut diharapkan mampu menyalurkan komoditas dari daerah yang mengalami surplus produksi ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

"Jadi ada dua fungsi, offtaker. sayur-sayuran yang selama ini biasa kita lihat tomat dibuang, sayur dibuang, cabai dibuang karena harganya murah. Tapi di Timur, di Aceh murah tapi di Timur mahal. Nah, inilah fungsi Agrinas Pangan nanti mengorganize dari Sabang sampai Merauke," ucap Amran