Pemerintah Siapkan Dapur Susu Indonesia untuk MBG, Modal Rp5 Miliar Layani 10 SPPG

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan program Dapur Susu Indonesia (DASI) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri susu nasional sekaligus mendukung kebutuhan pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan Makmun menjelaskan, model pengolahan susu skala kecil tersebut nantinya akan mendorong penyebaran peternakan sapi perah di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, dengan modal di bawah Rp5 miliar, satu unit DASI dapat dibangun untuk melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.

"Dapur Susu Indonesia, ini yang kita ingin dorong. Kami sudah buat prototipenya. Dengan modal mungkin di bawah Rp5 miliar itu sudah bisa membuat satu unit dapur susu begitu yang kemudian bisa menyuplai sekitar 5 sampai 10 SPPG di sekitarnya," ungkapnya dalam konferensi pers Peringatan Hari Susu Nusantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Makmun menjelaskan, DASI diharapkan mampu mendorong penyebaran peternakan sapi perah ke berbagai daerah. Dengan populasi sekitar 100 hingga 200 ekor sapi perah di setiap wilayah, peternak dapat membangun fasilitas pengolahan susu yang langsung terhubung dengan kebutuhan SPPG.

"Nah, dengan adanya offtake dengan bangunan model pengolahan yang kecil-kecil, maka kemudian sapi-sapi perahnya akan menyebar. Misalnya basisnya 100, 200 ekor di setiap wilayah, maka kemudian dia bangun DASI tadi. Nah, itulah langsung disuplai ke SPPG," lanjutnya.

Selain menyiapkan Dapur Susu Indonesia, Pemerintah juga kata Makmun mendorong peternak sapi perah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi susu. Pemerintah bahkan menjamin hasil produksi peternak akan terserap melalui skema pengadaan yang dijalankan BGN.

Dia mengatakan, selama ini salah satu hambatan pengembangan industri susu nasional adalah ketidakpastian pasar. Di satu sisi industri mengeluhkan minimnya pasokan susu segar dari peternak, namun di sisi lain peternak khawatir hasil produksinya tidak terserap apabila produksi ditingkatkan.

"Kita berharap semua para peternak ini berlomba nih untuk beternak sapi perah. Apa jaminannya? Jaminannya di-offtake oleh BGN," ungkapnya.

Menurut Makmun, kehadiran program MBG menjadi solusi atas persoalan tersebut. Program yang menjangkau jutaan penerima manfaat itu membutuhkan pasokan susu dalam jumlah besar dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi peternak sapi perah.

"Karena kan menjadi menu yang wajib ya, kalau kami lihat di pedoman itu minimal dua kali dalam sepekan itu meminum susu. Nah, susu apa yang diakomodasi? Itu kan tidak hanya UHT, artinya kan bisa pasteurisasi, bisa susu sterilisasi. Kalau pasteurisasi dan sterilisasi, saya kira dengan modalnya koperasi, ini bisa dibuat," lanjutnya.

Dia menambahkan, pengembangan peternakan sapi perah juga tidak boleh hanya terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah ingin mendorong penyebaran sentra produksi susu ke berbagai wilayah lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga kawasan Indonesia Timur.

"Di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian Bali, Nusa Tenggara, sampai kemudian di ke Indonesia Timur. Dengan pola peternakan yang tidak selalu mengandalkan dataran tinggi, maka kita berharap semua para peternak ini berlomba nih untuk beternak sapi perah," kata Makmun.