Presiden Anugerahkan Satyalancana Wirakarya, Kemendagri: Sebagai Dorongan Inovasi Daerah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Prabowo Subianto menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pengusulan Tahun 2025, di Gedung Kemendagri, Jakarta.

Penganugerahan ini diberikan kepada tujuh figur yang terdiri dari kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Mereka dinilai sukses melahirkan inovasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan mutu lingkungan pesisir serta penguatan taraf hidup masyarakat nelayan.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.

“Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri, para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem,” ujarnya, Selasa (2/6/2026).

“Penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung RI,"lanjutnya.

Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.

“Ada hal menarik terkait waktu pelaksanaan penyematan ini. Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024, penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember,” ujarnya.

Namun, terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet. Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional.

“Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026,” ujarnya.

“Hal ini dinilai selaras dengan spirit Asta Cita, khususnya dalam mendorong konsep Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal,” tandasnya.