Rupiah Tertekan ke Rp17.885 per Dolar AS Imbas Ketegangan Timur Tengah dan Tarif Trump

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) tertekan pada pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data pasar spot, mata uang Garuda dibuka melemah ke level Rp17.885 per Dolar AS, yang mencerminkan adanya kemerosotan hingga hampir 80,5 poin terhadap pergerakan Rupiah.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa depresiasi tajam yang dialami Rupiah hari ini dipicu oleh kombinasi ketegangan geopolitik internasional yang memanas serta gejolak kebijakan dagang di Amerika Serikat.

Di panggung global, sikap apatis Iran terhadap AS memicu kekhawatiran baru di pasar keuangan. Iran dilaporkan tidak lagi meneruskan pesan berupa draf-draf nota kesepahaman kepada Pakistan. Di sisi lain, Iran menuntut agar kesepakatan damai dengan AS juga mencakup wilayah Lebanon, serta memunculkan indikasi kuat akan keterlibatan mereka dalam konflik Israel-Lebanon.

“Iran kemungkinan besar akan ikut campur dalam perang Israel-Lebanon, yang ini membuat ketegangan tersendiri sehingga membuat indeks dolar kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan,” ujar Ibrahim, Selasa (2/6/2026).

Selain isu Timur Tengah, sentimen negatif global diperparah oleh langkah Presiden AS Donald Trump yang menandatangani proklamasi perubahan tarif impor untuk komoditas tembaga, aluminium, dan besi.

Kebijakan ini menaikkan tarif menjadi 15 persen dari yang sebelumnya direncanakan hanya sebesar 10 persen, menyusul keputusan Jaksa Agung atau Mahkamah Agung di AS yang menyatakan perang dagang Trump ilegal.

Langkah unilateral ini diambil Trump setelah sebelumnya melakukan pemecatan terhadap Jaksa Agung yang menjabat.

Dari dalam negeri, tekanan terhadap Rupiah diperberat oleh tingginya volume impor minyak mentah Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari. Kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis mendongkrak permintaan Dolar AS dalam jumlah besar untuk mendanai operasional impor tersebut, di mana 85 persen dari total pasokan minyak impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi.

Ibrahim menambahkan, sentimen positif dari rencana penerapan regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam negeri belum mampu menahan kejatuhan Rupiah karena belum adanya kepastian penuh dari para pelaku usaha.

“Nah walaupun kemarin Rupiah sempat mengalami penguatan akibat DHE yang akan diterapkan di dalam negeri, ini pun juga masih belum ada keputusan pasti. Karena apa? Kita harus melihat bahwa para eksportir Indonesia pun juga pasti ada kerja sama dengan luar negeri tentang masalah penempatan DHE tersebut,” kata Ibrahim.

Pelemahan Rupiah yang berlarut-larut ini dipastikan membawa dampak rambatan negatif bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Lonjakan biaya melanda berbagai komoditas pangan dan industri yang mayoritas masih bergantung pada jalur impor, seperti kacang kedelai, jagung, hingga pupuk. Kondisi ini memicu stagnasi pada kinerja perusahaan berbasis padat karya dan memperbesar risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional pada akhirnya menggerus daya beli masyarakat dan berpotensi mengerek laju inflasi nasional. Guna meredam potensi lonjakan inflasi tersebut, Bank Indonesia (BI) diproyeksikan akan mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin (1 persen) sampai akhir tahun, yang kemungkinan akan dimulai dengan kenaikan sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan Juni ini.

Ibrahim menilai, opsi penguatan Rupiah dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah untuk menarik pinjaman atau utang baru dari lembaga donor internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia yang telah memberikan sinyal kesiapan bantuan. Namun, opsi ini menuntut konsekuensi penandatanganan kesepakatan yang berat.

“Nah kalau seandainya menerima, berarti banyak sekali MOU-MOU nanti yang harus ditandatangani dari pemerintah, terutama tentang masalah subsidi. Subsidi harus dibuang, ya subsidi harus dihapuskan. Itulah keinginan dari Bank Dunia maupun IMF. Itu salah satu-satunya untuk menguatkan mata uang Rupiah,” jelas Ibrahim.

Langkah alternatif lainnya adalah berakhirnya perang dan dibukanya kembali Selat Hormuz. Kendati demikian, Ibrahim memproyeksikan bahwa Selat Hormuz kemungkinan besar belum akan dibuka hingga tahun 2027 karena konflik yang diperkirakan berlangsung lama, sehingga opsi penarikan utang luar negeri baru menjadi jalan sisa yang tersedia bagi stabilitas nilai tukar.