Salurkan KUR Perumahan, BRI Perketat Pengawasan Kredit
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) melalui sistem pengawasan yang berlapis.
Langkah ini dipertegas dalam pertemuan strategis antara Direktur Utama BRI Hery Gunardi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang berlangsung di kantor BRI Pusat, Sudirman, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas skema percepatan pembiayaan perumahan bersubsidi serta optimalisasi KUR kepemilikan rumah guna mendukung program pemerintah secara berkelanjutan.
"Ya harus kan di bank itu ada yang namanya kontrol, internal control. Jadi semua proses bisnis yang kami jalankan itu tentunya ada internal control-nya, ada compliance-nya, ada auditnya. Jadi audit akan memastikan bahwa setiap simpul tadi itu semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya rasa itu, kalau enggak dijagain ya nanti bisa belok kiri belok kanan," ujar Hery dalam jumpa pers di kantor pusat BRI Sudirman, Jakarta (25/5/2026).
Berdasarkan data per 25 Mei 2026, realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dari BRI telah menyentuh angka Rp9,2 triliun. Angka tersebut terbagi atas sisi supply bagi 752 nasabah senilai Rp1,1 triliun dan sisi demand yang mencapai 65.576 nasabah dengan nilai Rp8,1 triliun.
Secara kumulatif, kontribusi pembiayaan KPP dari BRI menyumbang 54,6 persen dari total raihan kredit perbankan nasional yang berada di angka Rp16,8 triliun.
Penyerapan yang agresif ini membuat plafon awal tahun sebesar Rp8 triliun ludes hanya dalam waktu relatif singkat. Merespons tren positif tersebut, kuota pembiayaan kini ditingkatkan menjadi Rp12 triliun untuk menjaga momentum pembangunan pada periode 2025 dan 2026.
Besarnya volume kredit yang disalurkan menuntut adanya kepastian bahwa setiap rupiah terserap secara tepat sasaran. Manajemen BRI menyadari bahwa akuntabilitas menjadi fondasi utama untuk menghindari potensi penyimpangan atau kredit fiktif yang merugikan negara.
Selain aspek transparansi, tantangan utama dalam program perumahan nasional adalah masalah pemerataan akses pembiayaan yang belum menyentuh pelosok. BRI merespons hal ini dengan mengoptimalkan jaringan unit kerjanya yang tersebar masif untuk memastikan layanan perbankan tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil.
Strategi ini diterapkan agar masyarakat di wilayah luar Pulau Jawa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses hunian layak tanpa harus terkendala jarak. Perseroan menginstruksikan seluruh unit kerja untuk proaktif dalam melayani pengajuan kredit rumah subsidi secara transparan.
"Kami punya wilayah luas dari Sabang sampai Merauke dengan 7.500 cabang lebih, artinya pemerataan ini harus terjadi dan dijalankan sesuai sebaran titik cabang kita sehingga nasabah bisa mendatangi kantor kami di mana-mana," tutur Hery.
Dengan peningkatan plafon menjadi Rp12 triliun dan sistem pengawasan internal yang ketat, BRI optimistis mampu memenuhi target pembangunan perumahan nasional. Sinergi antara transparansi audit dan luasnya jangkauan wilayah diharapkan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan hunian yang adil dan akuntabel bagi publik.
