Ini 3 Sumber Krisis Ekonomi yang Tak Terbukti di Indonesia
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan hingga detik ini tidak ada satu pun indikator yang mengarah pada potensi krisis ekonomi di Indonesia. Apalagi kondisi saat ini dikait-kaitkan dengan krisis ekonomi seperti 1998.
Penegasan ini dikeluarkan guna meredam berbagai spekulasi dan analisis liar di ruang publik maupun media sosial yang menyamakan gejolak pasar saat ini dengan awal mula kejatuhan ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, secara ilmiah bahwa secara historis, runtuhnya perekonomian sebuah negara di belahan dunia mana pun selalu dipicu oleh tiga faktor utama yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Hasil evaluasi mendalam menunjukkan ketiga hantu krisis tersebut sama sekali tidak terdeteksi dalam struktur ekonomi nasional saat ini.
"Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," tegas Juda di agenda Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Lebih lanjut, Juda membedah pemicu krisis kedua, yakni kerapuhan pada pos neraca pembayaran akibat penumpukan utang swasta jangka pendek tanpa pelindung nilai (hedging), persis seperti stimulus kehancuran Asia pada periode 1997–1998. Penarikan modal asing secara mendadak (sudden stop) saat itu memicu kebangkrutan massal.
Kondisi tersebut dipastikan tidak terjadi saat ini karena arsitektur neraca pembayaran Indonesia tergolong kokoh dan memiliki bantalan cadangan devisa yang tebal.
"Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced. Jadi krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.
Sementara untuk faktor pemicu ketiga, yakni malapraktik sistem keuangan seperti pecahnya gelembung aset (subprime mortgage bubble) di AS pada tahun 2008, juga dipastikan nihil di sektor keuangan dan properti domestik. Otoritas tidak menemukan adanya pembengkakan valuasi aset yang berlebihan yang berisiko memicu efek domino sistemik.
Menurut Juda, Kemenkeu menyuguhkan data realisasi APBN hingga April 2026 yang bergerak sangat impresif. Arus pendapatan negara sukses terkumpul hingga Rp918 triliun atau melesat 13,3 persen secara tahunan, disokong oleh pertumbuhan setoran pajak yang meroket hingga 16,1 persen.
Di lini belanja, pemerintah terus memompa belanja negara hingga tumbuh 34,3 persen sebagai motor utama penggerak daya beli pada kuartal II-2026.
Di tengah agresivitas belanja tersebut, defisit APBN justru berhasil ditekan turun ke level sangat rendah yaitu 0,64 persen terhadap PDB dari posisi bulan sebelumnya yang sempat menyentuh 0,92 persen.
"Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini," pungkas Juda.
