Taruhan Besar Hilirisasi Batu Bara: Menuju Kedaulatan Energi

JAKARTA - Dari perut bumi Tanjung Enim, Sumatera Selatan, batu bara Indonesia sedang mencoba mengubah takdirnya melalui hilirisasi. Selama puluhan tahun, ia hanya digali, diangkut, lalu dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah. Kini, batu hitam itu akan naik kelas, diolah menjadi energi alternatif, bahan baku industri masa depan, dan simbol ambisi besar yakni swasembada energi.

Di negeri yang kaya sumber daya ini, paradoks masih terasa nyata. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar dunia, namun di saat yang sama masih bergantung pada impor energi, terutama LPG bersubsidi. Ketergantungan itu bukan sekadar soal ekonomi, melainkan juga soal kedaulatan.

Modal Besar RI Hilirisasi Batu Bara

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan hilirisasi batu bara karena cadangan yang melimpah. Selama ini, menurutnya, ekspor batu bara mentah lebih banyak menguntungkan pengusaha dibanding memberikan nilai tambah maksimal bagi negara.

“Hilirisasi batu bara penting agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi menghasilkan produk turunan bernilai tinggi seperti gasifikasi untuk menggantikan LPG impor,” ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Pemerintah sebelumnya telah mendorong proyek gasifikasi batu bara melalui kerja sama antara PT Bukit Asam (PTBA), Pertamina, dan Air Products dari Amerika Serikat (AS). Proyek tersebut digadang-gadang mampu menekan impor LPG 3 kilogram (kg) yang selama ini membebani neraca perdagangan energi nasional.

Namun, proyek itu terhenti setelah Air Products memutuskan mundur dari kerja sama. Alasannya, fluktuasi harga batu bara membuat proyek sulit mencapai tingkat keekonomian.

“Setelah Air Products keluar, PTBA dan Pertamina kesulitan melanjutkan karena keterbatasan teknologi,” kata Fahmy.

Menurutnya, tantangan terbesar hilirisasi batu bara bukan lagi soal sumber daya, melainkan penguasaan teknologi. Dia meragukan Indonesia mampu mengembangkan proyek hilirisasi secara mandiri tanpa dukungan perusahaan asing yang memiliki pengalaman dan teknologi matang.

Fahmy mencontohkan pengembangan biodiesel nasional yang hingga kini baru mencapai B50. Program tersebut sebelumnya melibatkan perusahaan energi asal Italia, Eni, sebelum akhirnya kerja sama tidak berlanjut.
“Tanpa pemilik teknologi, sulit bagi proyek hilirisasi berkembang optimal,” katanya.

Karena itu, dia menilai kerja sama dengan investor asing masih diperlukan, setidaknya dalam lima tahun pertama. Namun, kerja sama tersebut harus disertai kesepakatan transfer teknologi agar Indonesia dapat membangun kemandirian energi di masa depan.

“Perguruan tinggi dan BRIN sebenarnya mampu mengembangkan teknologi sendiri asalkan diberi ruang dan pendanaan riset yang memadai,” ujarnya.

Dalam skema tersebut, lembaga investasi seperti Danantara dinilai dapat berperan dari sisi pendanaan. Meski demikian, Fahmy menegaskan bahwa pendanaan saja tidak cukup tanpa dukungan teknologi.

Dia juga menyoroti pentingnya regulasi pemerintah untuk menjamin pasokan dan harga batu bara bagi kebutuhan hilirisasi. Menurutnya, mekanisme serupa Domestic Market Obligation (DMO) perlu diterapkan agar investor memperoleh kepastian harga bahan baku.

“Kalau harga batu bara terus berfluktuasi, investor akan sulit masuk karena keekonomian proyek tidak terjamin,” katanya.

Fahmy mengusulkan sebagian produksi batu bara nasional diwajibkan memasok kebutuhan hilirisasi dengan harga khusus, seperti skema DMO batu bara untuk PLN yang dipatok sekitar USD70 per metrik ton.

Di sisi lain, hilirisasi batu bara dinilai bukan satu-satunya solusi menuju swasembada energi. Pemerintah tetap perlu mendorong diversifikasi energi melalui biodiesel, bioetanol, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan.

Jika seluruh rantai energi domestik mampu dipenuhi tanpa ketergantungan impor, Indonesia dinilai berpeluang besar mencapai ketahanan energi nasional yang selama ini menjadi cita-cita besar pembangunan sektor energi.

Hilirisasi batu bara pada akhirnya bukan sekadar proyek industri, melainkan ujian besar bagi Indonesia untuk membangun kemandirian teknologi, memperkuat regulasi, dan memastikan kekayaan sumber daya alam benar-benar memberi manfaat bagi negara.

Batu Bara Jadi DME Gantikan LPG

Momentum tersebut semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek strategis nasional pada 29 April 2026, termasuk proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. 

Proyek ini menjadi simbol perubahan arah industri batu bara Indonesia: dari sekadar komoditas ekspor menuju fondasi ketahanan energi dan industri masa depan.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani menegaskan bahwa proyek DME merupakan bagian dari percepatan proyek strategis nasional dalam memperkuat ketahanan energi dan ekonomi Indonesia.

“Pengembangan DME di Tanjung Enim menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG,” ujarnya dalam acara Groundbreaking Proyek Hilirisasi Fase II, Kamis (29/4/2026).

Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin menambahkan bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME merupakan bagian dari strategi besar untuk mendorong industrialisasi berbasis sumber daya alam.

“MIND ID akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh anggota grup dan mitra strategis agar proyek ini berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pengembangan industri, tetapi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjawab tantangan energi nasional.

“Ini adalah langkah konkret untuk memperkuat kedaulatan energi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan,” jelasnya.

Direktur Hilirisasi dan Diversifikasi Produk PTBA Turino Yulianto menyebut proyek DME tersebut ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas produksi mencapai 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini dikembangkan bersama PT Pertamina (Persero) di bawah koordinasi Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.

Proyek tersebut bakal digarap bersama mitra teknologi, tetapi belum dapat diungkap calon investor tersebut, sebab proses penjajakan masih berlangsung. Hilirisasi batu bara direncanakan menggunakan batu bara kalori rendah yang cadangannya cukup untuk mensuplai selama masa proyek.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia masih menghadapi ketergantungan besar terhadap impor LPG, terutama LPG 3 kilogram (kg) yang membebani neraca energi nasional. Kehadiran DME diharapkan mampu menjadi substitusi energi domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar proyek energi, hilirisasi batu bara kini menjadi strategi nasional untuk mengubah struktur ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi industri bernilai tambah tinggi.

Batu Bara Kembali Strategis di Tengah Geopolitik Global

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kembali dihadapkan pada krisis energi akibat konflik geopolitik, gangguan distribusi LNG, hingga lonjakan harga minyak dan gas. Pada 2026, harga batu bara global bahkan kembali melampaui USD140 per ton akibat terganggunya rantai pasok energi internasional.

Kondisi tersebut membuat banyak negara Asia kembali mengandalkan batu bara untuk menjaga stabilitas listrik domestik. Batu bara pun kembali dipandang sebagai “bantalan energi” di tengah tingginya volatilitas energi fosil lainnya.

Di saat yang sama, Indonesia justru memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia. Produksi nasional yang hanya sekitar 456 juta ton pada 2016 melonjak hingga mencetak rekor 836 juta ton pada 2024. Pada 2025, produksi tetap tinggi di kisaran 790 juta ton. Namun besarnya produksi tersebut memunculkan tantangan baru. Sekitar 65 produksi batu bara nasional masih diekspor, sementara kebutuhan domestik terus meningkat untuk listrik, smelter, semen, pupuk, dan industri strategis lainnya.

Situasi inilah yang membuat hilirisasi menjadi agenda penting. Pemerintah tidak lagi hanya ingin menjual batu bara mentah, tetapi mendorong transformasi batu bara menjadi produk industri dengan nilai tambah lebih tinggi.

Melalui PTBA, MIND ID tidak hanya memperkuat produksi batu bara, tetapi juga membangun ekosistem hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada 2025, PTBA mencatatkan produksi sekitar 47,2 juta ton dan menargetkan peningkatan hingga 100 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. PTBA memiliki cadangan batu bara sebesar 5,72 miliar ton, dengan sumber daya terbukti sekitar 2,88 miliar ton

Untuk mendukung distribusi nasional, perusahaan juga memperkuat infrastruktur logistik melalui proyek Jalur Angkutan Tanjung Enim–Kramasan yang mencakup pembangunan Coal Handling Facility (CHF) dan Train Loading Station (TLS) 6–7.Proyek tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas angkutan hingga 20 juta ton per tahun sekaligus memperkuat keandalan pasokan batu bara domestik.

Namun transformasi terbesar PTBA justru terjadi di sektor hilirisasi.
Selain DME, PTBA mulai mengembangkan batu bara menjadi artificial graphite, bahan utama anoda baterai kendaraan listrik. Material graphite bahkan menjadi komponen terbesar dalam baterai EV dengan kebutuhan mencapai 40–80 kilogram per kendaraan.

Pengembangan artificial graphite membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku baterai sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. 

Tak hanya itu, PTBA juga mengembangkan hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi kalium humat untuk sektor pertanian. Produk ini berfungsi meningkatkan kesuburan tanah dan efisiensi pupuk. Hasil implementasi di lahan sawah menunjukkan produktivitas panen meningkat dari 3,5 ton menjadi 4,5 ton pada lahan seluas 0,8 hektare. Hilirisasi batu bara pun tidak lagi sekadar berbicara energi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional.

Tantangan Teknologi dan Regulasi

Meski memiliki potensi besar, hilirisasi batu bara tetap menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah penguasaan teknologi.

Karena itu, PTBA membuka peluang kerja sama dengan mitra teknologi asing untuk pengembangan proyek DME. Skema ini dinilai penting agar Indonesia dapat mempercepat pembangunan industri hilir sekaligus memperoleh transfer teknologi.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan regulasi yang mendukung stabilitas pasokan dan harga batu bara domestik. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) menjadi instrumen penting agar kebutuhan industri hilirisasi tidak terganggu fluktuasi pasar ekspor.

Pengelolaan produksi batu bara pun kini semakin dinamis. Pemerintah sempat berencana memangkas produksi menjadi 600 juta ton pada awal 2026 untuk menjaga harga global. Namun, kebijakan itu direvisi setelah kenaikan harga energi dunia mendorong pemerintah meningkatkan kembali produksi demi menjaga penerimaan negara dan ketahanan energi nasional.

Batu Bara dan Masa Depan Indonesia

Dalam kerangka Net Zero Emission 2060, batu bara memang tidak akan selamanya menjadi sumber energi utama. Namun dalam jangka menengah, batu bara masih akan memainkan peran strategis sebagai energi transisi dan bahan baku industri.

Indonesia kini berada pada momentum penting untuk menentukan arah masa depan sumber daya alamnya. Hilirisasi menjadi jalan agar batu bara tidak hanya habis dibakar, tetapi diolah menjadi energi alternatif, bahan baku baterai kendaraan listrik, produk pertanian, hingga industri kimia bernilai tinggi.

Melalui peran strategis MIND ID dan PTBA, hilirisasi batu bara bukan lagi sekadar agenda industri tambang, melainkan bagian dari strategi besar membangun kemandirian energi, memperkuat industri nasional, dan menciptakan nilai tambah bagi masa depan Indonesia.