Pembangunan 80 Ribu Koperasi Desa Dikebut di Tengah Tekanan Ekonomi

JAKARTA - Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah dan lesunya daya beli masyarakat, pemerintah mempercepat program strategis pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi sebagai respons terhadap kondisi ekonomi nasional yang tertekan.

Koperasi desa tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) yang menargetkan percepatan realisasi Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Dari target 80 ribu koperasi, sekitar 30 ribu bangunan sedang dikerjakan dan 6.300 sudah selesai serta siap beroperasi,” tegas Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Jumat (1/5/2026). 

Ia menjelaskan bahwa setiap desa mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp3 miliar yang mencakup pembangunan fisik, gudang, perlengkapan, hingga penguatan sumber daya manusia.

Ferry juga menyoroti konsep merek kolektif yang dinilai penting dalam penguatan koperasi desa. Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya melindungi identitas produk lokal, tetapi juga berpotensi menjadi aset kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pembiayaan di perbankan.

“Kami ingin produk UMKM lokal bisa masuk dan dijual di gerai koperasi desa, sehingga benar-benar menjadi akses ekonomi rakyat,” ujar Ferry.

Kondisi ekonomi global yang tertekan menjadi latar belakang penguatan koperasi. Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pelemahan pasar modal dan rupiah menjadi alasan perlunya penguatan ekonomi berbasis koperasi.

“Koperasi harus kembali menjadi solusi, karena sejak dulu koperasi adalah soko guru ekonomi kita,” tegas Bambang Soesatyo.

Ia mengingatkan bahwa konsep koperasi yang diperkenalkan Mohammad Hatta sempat mengalami penurunan peran akibat dominasi ekonomi liberal, sehingga saat ini menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi domestik.

Penulis Dewi Tenty Septi Artiany menilai kondisi perkoperasian di Indonesia masih didominasi koperasi simpan pinjam. Ia menyebut kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 5 persen.

“Kita tersanjung ada perhatian, tapi selanjutnya mau ngapain? Karena itu kami mendorong koperasi yang produktif, yang benar-benar berproduksi,” ujar Dewi.

Ia menjelaskan konsep merek kolektif sebagai solusi penguatan koperasi. Berbeda dengan white label yang menghilangkan identitas, merek kolektif tetap mempertahankan identitas produk anggota sekaligus memperluas akses pasar.

“Merek kolektif itu komunal. Identitas produk tetap ada, tidak dihilangkan. Justru di situ nilai tambahnya karena membuka akses pasar sekaligus memperkuat kepemilikan anggota,” jelasnya.

Dewi mencontohkan bahwa konsep serupa telah diterapkan di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Skandinavia.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai literatur koperasi di Indonesia sudah lama tidak diperbarui.

“Sejak tahun 1980-an, kita belajar koperasi dari buku-buku lama. Karena itu, hadirnya gagasan baru yang membahas kondisi kekinian sangat penting,” katanya.

Ia juga menekankan perlunya kejelasan konseptual terkait merek kolektif apabila ingin digunakan sebagai instrumen keuangan.