Bea Masuk LPG Industri Petrokimia Dibebaskan Selama 6 Bulan

JAKARTA – Pemerintah memutuskan membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku pengganti nafta bagi industri petrokimia nasional. Kebijakan strategis tersebut akan berlaku efektif selama enam bulan ke depan guna menjaga stabilitas harga produk kemasan di tingkat konsumen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga bahan baku plastik yang terimbas krisis pasokan global akibat ketegangan di Timur Tengah. Sebelumnya, impor LPG untuk bahan baku industri dikenakan tarif sebesar 5 persen.

“Diberikan bea masuk 0 persen ini periode enam bulan, nanti kita lihat situasi setelah enam bulan seperti apa. Kebijakan ini juga diambil negara lain seperti India, agar packaging ini tidak menaikkan bahan-bahan makanan,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Airlangga menekankan durasi enam bulan tersebut akan menjadi masa pemantauan bagi pemerintah untuk melihat perkembangan situasi geopolitik global. Dengan menurunkan beban biaya produksi di sektor hulu plastik, pemerintah berharap harga makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik tidak ikut terkerek naik, sehingga inflasi tetap terkendali.

Langkah ini juga menjawab keluhan para pelaku industri, termasuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), yang sebelumnya meminta penghapusan tarif impor LPG demi menjaga daya saing di tengah krisis energi yang mengganggu jalur distribusi nafta.

Keputusan ini merupakan salah satu poin krusial yang disepakati dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin Menko Airlangga.

Selain LPG, produk plastik seperti polipropilena dan polietilena juga diberikan bea masuk 0 persen selama enam bulan karena harga bahan baku di pasar internasional melonjak hingga 100 persen.

Konflik di kawasan Selat Hormuz menyebabkan kilang (refinery) domestik kesulitan memperoleh nafta, sehingga pemerintah mendorong pengalihan bahan baku alternatif ke LPG dengan biaya masuk nol.

Pemerintah juga berkomitmen melakukan debottlenecking melalui penyederhanaan pertimbangan teknis (pertek) di kementerian terkait guna mempercepat arus barang modal dan bahan baku.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita diminta segera menerbitkan aturan teknis  (PMK dan Permenperin) agar kebijakan ini dapat segera diimplementasikan oleh pelaku usaha.