Simpanan Orang Kaya vs Rakyat Biasa, Ini Faktanya

JAKARTA – Jurang ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin melebar, tercermin dari struktur simpanan masyarakat di bank umum. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa kelompok nasabah dengan saldo di atas Rp5 miliar kini menguasai lebih dari separuh total simpanan pihak ketiga (DPK) nasional.

Hingga akhir Januari 2026, total simpanan di bank umum tercatat mencapai Rp10.115,93 triliun, dengan simpanan kategori tertinggi (di atas Rp5 miliar) sebesar Rp5.786,83 triliun.

"Kelompok nominal tertinggi, yaitu rekening dengan saldo lebih dari Rp5 miliar, mencapai Rp5.786,83 triliun. Porsinya merupakan 57,69 persen atau lebih dari separuh total Simpanan Pihak Ketiga," ungkap Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, Sabtu (28/3/2026).

Ketimpangan ini terlihat sangat mencolok saat membandingkan jumlah rekening. Nasabah di kategori atas (tier tujuh) hanya memiliki sekitar 153,24 ribu rekening atau 0,02 persen dari total 671,40 juta rekening. Namun, rata-rata saldo per rekening di kelompok ini mencapai Rp37,76 miliar.

Sebaliknya, kelompok bawah dengan saldo di bawah Rp100 juta mendominasi jumlah rekening hingga 98,91 persen (664,08 juta rekening). Ironisnya, total nilai simpanan mereka hanya Rp1.116,31 triliun atau 11,13 persen dari total DPK, dengan rata-rata saldo per rekening hanya Rp1,68 juta.

Dalam rentang waktu enam tahun (Januari 2020 hingga Januari 2026), simpanan kelas atas tumbuh pesat hingga 91,93 persen. Sementara itu, kelas menengah hanya tumbuh 34,22 persen, dan kelas bawah tumbuh paling lambat, yakni 29,83 persen.

Awalil menyoroti penurunan kualitas simpanan di kelas bawah. Jika pada Januari 2020 rata-rata saldo per rekening kelas bawah adalah Rp2,89 juta, kini angka tersebut merosot menjadi Rp1,68 juta.

"Salah satu penyebab melonjaknya jumlah rekening kelompok terbawah mungkin karena masyarakat harus membuat rekening baru ketika menerima bantuan sosial atau mengikuti program tertentu. Rekening ini sebenarnya tidak berfungsi optimal sebagai sarana menabung," jelasnya.

Fenomena ini menjadi alarm bagi pembuat kebijakan. Penguasaan aset keuangan yang terkonsentrasi pada segelintir pihak berisiko memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di masa depan.

“Fenomena simpanan di bank umum ini perlu menjadi pertimbangan otoritas ekonomi sebagai salah satu indikator ketimpangan. Jika ditambahkan dengan kepemilikan atas surat berharga, ketimpangan kepemilikan aset keuangan dipastikan makin mencolok,” tegas Awalil.