Ahok Jelaskan Alasan Pertamina Tingkatkan Kuota Impor Minyak
JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, peningkatan kuota impor terjadi karena tidak semua minyak mentah domestik bisa diserap kilang Pertamina. Karena itu, peningkatan kuota impor tersebut bukan merupakan penyimpangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahoks ketika saksi bagi terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, dan kawan-kawan, di Pengadilan Tipikor, Selasa 27 Januari 2026.
”Bukan penyimpangan impor loh Pak. Kita (memang) melihat ada peningkatan kuota minyak mentah Pak,” kata Ahok menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum.
Dewan Komisaris sendiri, jelas Ahok, juga sempat memanggil Direksi untuk meminta penjelasan mengenai kilang Pertamina yang tidak menyerap seluruh minyak mentah dalam negeri. Termasuk ketika di satu sisi, terdapat minyak yang diekspor namun di sisi berbeda ternyata terdapat pula impor.
“Sama kayak Pak Jaksa juga gitu loh. Kami tentu menduga ini penyimpangan kan? Makanya di situ kita panggil Direksi,” jawab Ahok.
Namun setelah mendapat penjelasan Direksi, lanjut Ahok, Dewan Komisaris akhirnya bisa memahami, bahwa ternyata tidak semua minyak mentah bisa diolah kilang Pertamina.
“Oke sekarang kita bikin aturan baru,” kata Ahok. Aturan baru tersebut, bahwa kilang bisa menolak minyak mentah yang tidak memenuhi standar.
”Setelah tahu teknis, kami paham (bahwa) tidak semua minyak mentah itu sama kualitas bisa diterima oleh kilang. Makanya di situlah kami melihat ini bukan kesalahan Direksi untuk impor dadakan dapat harga mahal. Toh BPKP tidak ada temuan pengadaannya menyimpang atau tidak dan masih untung,” lanjutnya.
Ahok melanjutkan, bahwa jenis minyak mentah bermacam-macam. Ahok mencontohkan, antara lain minyak low sulfur yang berharga tinggi. Selain itu, ada juga minyak minyak jenis heavy. Dan di banyaknya jenis minyak, menurut Ahok, tidak semua dibutuhkan Pertamina.
”Jadi dalam perdagangan Pertamina itu biasa saja kalau ada barang mau dibeli orang lebih mahal. Kami tidak butuh barang lebih mahal, kami impor itu biasa. Jadi jangan punya pemikiran kita semua barang dikeluarkan dari minyak bumi bagian pemerintah, harus kita serap. Kita bicara dagang,” katanya.
Masih dalam kesaksiannya, Ahok juga mengungkapkan, tidak masalah ketika Pertamina mengekspor minyak dan kemudian bisa membeli melalui impor dengan harga lebih murah. ”Karena tugas kami adalah menghemat devisa negara," jelasnya.
Di sisi lain, jaksa juga bertanya mengenai sewa kapal sebagai konsekuensi impor minyak. Ahok menjawab, dirinya tidak pernah menerima laporan mengenai temuan, termasuk mengenai temuan kemahalan.
”Nah ini tidak ada selama saya masuk. Saya Ketua Komite Audit, ada teman saya itu (juga) tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini.
Justru yang terjadi saat itu adalah banyaknya jetty rusak. ”Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak. Jetty-nya enggak bisa disandarin kapal besar. Nah saya enggak tahu apa karena itu tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk,” kata dia
