Purbaya Tarik Pegawai Pajak dalam Rotasi Pejabat Bea Cukai

Purbaya Tarik Pegawai Pajak dalam Rotasi Pejabat Bea Cukai

Ekonomi | okezone | Rabu, 28 Januari 2026 - 07:39
share

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejumlah posisi tersebut akan diisi oleh pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya menjelaskan, kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh para pejabat bermasalah tersebut akan diisi oleh talenta-talenta dari Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk memberikan kinerja yang lebih baik di lingkungan Bea Cukai.

"Dari pajak yang kita anggap masih bisa bekerja lebih baik," ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari janji Purbaya untuk memberikan "kejutan drastis" dalam rangka pembersihan institusi.

Purbaya mengungkapkan bahwa pelabuhan yang menjadi sasaran rotasi tersebut meliputi Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, serta wilayah Sumatera Utara.

Terkait nasib para pejabat di lokasi tersebut, Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa tidak semuanya akan mendapatkan posisi baru. Beberapa di antaranya bahkan terancam dibebastugaskan atau dirumahkan, tergantung hasil evaluasi yang dilakukan. Saat ditanya mengenai rincian pejabat tersebut, ia menjawab dengan nada sedikit berseloroh namun tegas.

"Enggak, sebagian dirumahkan, sebagian enggak, tergantung doa mereka nanti malam," kata Purbaya.

 

Langkah tegas Menteri Keuangan ini muncul di tengah situasi pelik yang melanda DJBC, di mana belakangan Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor otoritas tersebut.

Tindakan hukum tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022 yang menyeret nama pejabat Bea Cukai, hingga rumah tinggal mereka tak luput dari pemeriksaan penyidik.

Dengan adanya rotasi di pelabuhan-pelabuhan strategis yang menjadi pintu masuk dan keluar logistik nasional, pemerintah berharap pengawasan terhadap komoditas ekspor-impor dapat berjalan lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Topik Menarik