Program Beras Murah SPHP Diperpanjang hingga 31 Januari 2026

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tahun 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil untuk memastikan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen tetap terjaga.

Beras SPHP selama ini dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram (kg) untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kg untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kg untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, perpanjangan program dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan atas usulan Bapanas. Skema RPATA sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025.

Dengan adanya skema tersebut, Bapanas memastikan program SPHP beras tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras secara nasional. Sementara itu, pelaksanaan program SPHP beras tahun 2026 diharapkan dapat dimulai pada 1 Februari 2026.

"Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ungkap Sarwo, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menegaskan, sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah berkomitmen menjaga harga beras agar tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Menurutnya, kondisi stok beras nasional saat ini berada dalam posisi melimpah.

"Sesuai arahan Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan. Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," tambah Sarwo.

Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan program ini juga diperkuat oleh ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton hingga akhir 2025.

Kondisi tersebut dinilai memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran SPHP beras 2025 tetap dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, terkait rencana pelaksanaan SPHP beras tahun 2026, Bapanas masih dalam proses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Adapun target penyaluran SPHP beras tahun 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.

Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar masyarakat dapat membeli beras SPHP lebih dari dua pack per orang guna meningkatkan distribusi sekaligus memperluas akses pangan terjangkau.

Rizal mengatakan usulan penambahan kuota pembelian beras SPHP tersebut akan terlebih dahulu diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar kebijakan berjalan terkoordinasi serta mendukung efektivitas distribusi pangan yang merupakan subsidi dari pemerintah.

"Iya, mudah-mudahan (setiap orang bisa beli beras SPHP lebih dari dua pack). Kita akan ajukan dulu ke Bapanas supaya juga turnover-nya itu juga banyak," kata Rizal ditemui di sela Rapat Kerja Nasional bersama seluruh jajaran bertajuk Evaluasi Kinerja 2025 dan Rencana Kerja 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan kebijakan pembelian beras SPHP di atas dua pack sebelumnya telah diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan seluruh masyarakat.

Rizal menegaskan kebijakan itu disiapkan untuk memperkuat distribusi beras program SPHP, yang mana jumlah realisasi beras subsidi itu sepanjang 2025 mencapai 802.939 ton dari target 1,5 juta ton.

Adapun Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP di tahun 2026 sebanyak 1,5 juta ton yang direncanakan berjalan berkelanjutan sepanjang tahun tanpa terputus seperti pola sebelumnya. Target itu tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya.

Penyaluran SPHP beras dirancang berlangsung dari Januari hingga Desember 2026 agar distribusi lebih stabil, tidak terhenti sementara, serta mampu merespons kebutuhan pasar.