Penghapusan SLIK untuk Kredit Rumah Subsidi Berisiko Besar, Ini Alasannya

JAKARTA – Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk mempermudah kredit rumah subsidi dinilai sangat berisiko. SLIK merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan bank atau lembaga keuangan untuk menilai kelayakan debitur sebelum memberikan pinjaman.

Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee, menyampaikan bahwa SLIK berfungsi mencatat rekam jejak kredit seseorang, sehingga bank dapat memprediksi tingkat risiko kredit macet.

"Ya, ini usulan yang kurang tepat. SLIK itu kan track record kredit seseorang. Jadi ini menjadi acuan bank dalam menyalurkan kredit. Nah, asumsi yang dipakai di sini adalah kalau orang itu pernah punya masalah, maka bank harus hati-hati dalam menyalurkan kredit," ujar Hans, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, Hans mengatakan, apabila SLIK dihapus, itu sama saja dengan menghilangkan alat navigasi bagi perbankan dalam menyalurkan kredit. Tanpa data riwayat kredit, bank akan sulit menilai apakah seorang calon debitur mampu membayar kewajibannya di masa depan.

“Kalau SLIK dihapus, kemudian orang itu dapat kredit, potensi kredit macet akan sangat tinggi. Padahal perbankan menarik dana masyarakat, yang ternyata juga ada cost-nya. Jadi jika kita menghapus SLIK untuk memberikan kredit pada pihak-pihak yang belum layak, itu sama saja memindahkan masalah dari debitur ke industri perbankan,” jelas Hans.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan kredit macet dapat mengancam kesehatan perbankan secara keseluruhan. "Kalau perbankan terganggu, implikasinya luas karena bisa men-trigger krisis ekonomi di Indonesia," tambahnya.

Sebagai contoh, Hans menyinggung pengalaman krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2008, ketika kredit perumahan diberikan kepada kelompok yang tidak layak, menyebabkan lonjakan gagal bayar yang mengguncang perekonomian global.

"Waktu itu orang yang no income, no job, tetapi punya properti dengan bunga tinggi. Akhirnya banyak subprime mortgage meledak pada 2009, yang menyebabkan ekonomi Amerika dan dunia terpuruk," pungkasnya.

Menurut Hans, kebutuhan hunian memang penting, tetapi tidak semua orang yang membutuhkan hunian layak mendapatkan fasilitas kredit. Untuk itu, agar stabilitas keuangan tidak terkorbankan, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan mekanisme hunian sewa—seperti rumah, rumah susun, atau apartemen—dengan subsidi sehingga harga tetap terjangkau.

Lebih jauh, Hans menyarankan hunian sewa diberikan berdasarkan radius tempat bekerja, sehingga membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghemat biaya hidup. "Ini membantu mereka tinggal dekat tempat bekerja, sehingga biaya lebih minim dan waktu lebih efisien. Mekanisme semacam ini bisa dipertimbangkan," imbuhnya.