Titik Vital Selat Hormuz, Sejauh Mana Konflik AS-Israel vs Iran Guncang Ekonomi Dunia dan Indonesia
Konflik yang melibatkan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian global sekaligus kondisi fiskal Indonesia. Terutama jika memicu gangguan distribusi minyak mentah di Selat Hormuz.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi yang sangat vital bagi perekonomian dunia. Karena itu, berbagai pihak memiliki kepentingan agar aktivitas distribusi minyak dan bahan bakar di jalur tersebut dapat kembali berjalan normal.
Menurut dia, konsumen utama minyak yang melalui jalur Selat Hormuz seperti China, India, Japan, dan South Korea memiliki peran besar dalam perekonomian global. Keempat negara tersebut diperkirakan berkontribusi sekitar 27 terhadap pembentukan produk domestik bruto (GDP) dunia pada 2026.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, Nalar Fiskal Jangan Turun
"Artinya, jika terjadi gangguan distribusi minyak di Selat Hormuz, minimal akan memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi yang mewakili sekitar 27 perekonomian global," ujar Komaidi ReforMiner Note, dikutip Sabtu (14/3/2026).
Dampak tersebut bahkan berpotensi lebih luas karena negara-negara tersebut juga memiliki peran strategis dalam rantai pasok global. Gangguan pasokan energi dapat memperlambat aktivitas industri dan perdagangan internasional.
Komaidi menilai hubungan ekonomi dan kemitraan strategis antara Iran dengan China dan India dapat menjadi pintu masuk percepatan penyelesaian ketegangan di kawasan Selat Hormuz. Terlebih sekitar 53 tujuan ekspor minyak mentah yang melalui jalur tersebut ditujukan ke China dan India.
Di sisi lain, konflik geopolitik di kawasan tersebut juga berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal Indonesia. Hal ini terutama terjadi melalui kenaikan harga energi, khususnya minyak mentah.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia USD100 per Barel Ancam APBN, Menkeu Purbaya: Masih Aman, Masih KuatKomaidi menjelaskan, sejak Indonesia berstatus sebagai net oil importer, kenaikan harga minyak cenderung lebih banyak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan memberikan tambahan penerimaan.
Antisipasi Libur Panjang Imlek-Ramadan, Pertamina Patra Niaga Tambah 7,8 Juta Tabung LPG 3 Kg
Berdasarkan sensitivitas APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 1 dolar AS per barel selama satu tahun anggaran berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,80 triliun.
“Kenaikan harga minyak memang menambah pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun. Namun pada saat yang sama, belanja negara juga meningkat sekitar Rp10,30 triliun dalam satu tahun anggaran,” jelasnya.
Dengan asumsi ICP dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar USD70 per barel, peningkatan harga minyak global dapat berdampak signifikan terhadap defisit anggaran. Jika rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai USD90 per barel, maka tambahan defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp136 triliun.
Sementara itu, apabila harga minyak rata-rata menembus 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun, tambahan defisit APBN berpotensi meningkat hingga sekitar Rp204 triliun.
Komaidi menilai kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah, mengingat volatilitas harga energi global sangat dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dunia.
