Perjuangkan Fasilitas Taman Bermain Anak, RPA Perindo Dampingi Warga Audiensi ke Kanwil BPN DKI
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan pendampingan terhadap sejumlah warga yang mengadukan penyerobotan sebidang lahan taman bermain anak dengan beraudensi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta.
Sejumlah warga Komplek BTN mengadukan ke pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta atas dugaan jual beli taman BTN fasos dan fasum oleh oknum pejabat pemerintahan Walikota Jakarta Barat dan mafia tanah.
Ketua DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Jeannie Latumahina mengatakan dalam audiensi tersebut pihaknya bertemu dengan TU Kanwil BPN DKI serta Agus Setiadi (Kepala BPN Jakarta Barat) beserta jajaran.
"Kami saat ini RPA Partai Perindo beraudiensi dengan Kawanwil BPN DKI. Karena kasus ini terjadi di Jakarta Barat. Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan Kakanwil BPN Jakarta dan BPN Jakarta Barat bisa bertemu," ujar Jeannie, Jumat (26/4/2024) siang ketika ditemui di kantor BPN DKI Jakarta, Jatibaru - Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan audiensi dilakukan terkait persoalan taman bermain anak yang akan diambil alih oleh mafia tanah. Pihak BPN disebut Jeannie mengucapkan terima kasih karena mendapat laporan dari masyarakat.
"Surat sudah kami ajukan, mereka juga sudah melihat lokasi yang kami laporkan. Melalui laporan RPA Perindo, masyarakat terbantu dan bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Ada suatu mediasi yang terbuka dan luar biasa saling bertukar informasi," tambahnya.
Jeannie berharap agar ada solusi terbaik terkait penyerobotan taman bermain anak tersebut. Pasalnya fasilitas sosial tersebut menjadi hal yang penting bagi anak-anak dalam tumbuh kembangnya agar dapat bermain dengan aman dan nyaman.
"Agar hak-hak masyarakat khususnya taman bermain anak ini bisa diperjuangkan. Apalagi di Indonesia ini masih rawan kekerasan pada anak, maka Jakarta harus menjadi kota ramah anak. Taman harus dilindungi agar tidak diambil alih oleh mafia tanah. Tadi respon dari pihak BPN sangat baik dan berjanji bahwa meski sudah ada sertifikasi sekalipun masih bisa diubah demi kepentingan masyarakat bersama," pungkas Jeannie.
Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Perindo, Amriadi Pasaribu menyebutkan pihaknya bersama sejumlah perwakilan masyarakat Jakarta Barat mendatangi BPN DKI.
