Antisipasi Kebijakan Ekonomi dan Politik dalam Perang Iran-Israel

SERANGAN mengejutkan dari Iran sebagai balasan terhadap Israel membuat dunia terkejut dan sekaligus meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Serangan ini pasti menimbulkan dampak yang luas pada perekonomian nasional dan global, yang mutlak harus diantisipasi dengan kebijakan.

Ekslasi lanjutan masih belum dapat dipastikan, tetapi faktor yang mendamaikan hampir tidak ada sama sekali sehingga muskil akan segera berhenti. Antisipasi mitigasi kebijakan perlu dirumuskan dan dijalankan dengan kondisi lingkungan yang tegang.

Bagi Indonesia, bagi Presiden baru terpilih, kondisi tidak pasti ini bisa dan akan membuat berantakan dalam menjalankan kebijakan ekonominya dan sekaligus menambah beban baru bagi masyarakat.

Sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga angan-angan dalam kampanye, lupakan saja, fokus pada daya tahan masyarakat, daya beli mereka, menahan agar tidak terjadi pengangguran yang besar. Karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan utama untuk melindungi golongan bawah yang rentan

Ada 3 kebijakan yang harus diutamakan untuk menjaga dan melindungi golongan bawah dan rentan. Untuk menjaga daya beli tidak turun, maka pemerintah harus sekuat tenaga dan segala kemampuan mengendalikan harga-harga atau menjaga inflasi. Ini merupakan duet pemerintah dan Bank Indonesia.

Dalam kebijakan ini Bank Indonesia berperanan penting mengendalikan dari sisi moneternya. Sejauh ini BI cukup baik dalam melaksanakan pengendalian inflasi dan lebih keras lagi menjalankannya pada saat dunia dalam ketegangan yang memuncak.

Pada sisi sektor riil pemerintah pusat dan daerah sudah wajib memantau harga2 kebutuhan pokok rakyat dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Di daerah ada TPID, lembaga yang prabowo tidak dalam menjawab pertanyaan jokowi dalam debat.

Kebijakan yang kedua adalah fiskal, satu-satunya instrumen kebijakan yang langsung bisa dipakai oleh pemerintah. Kebijakan ini dikaga agar pengeluaran produktif, mampu membantu masyarakat bawah dan rentan. Kebijakan fiskal yang baik adalah prident, berhati-hati dan mampu mengendalikan defisit, jangan jor-joran, proyek besar kendalikan, dan populisme jangan serampangan.